KPU Tak Atur Larangan Koruptor Maju Pilkada di PKPU, PPP: Sudah Benar

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 20:47 WIB
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani menilai keputusan KPU tak mengatur larangan eks koruptor untuk mengikuti Pilkada 2020 sudah tepat. Menurut Arsul, keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Jadi ketika PKPU (Peraturan KPU) kemudian tidak mencantumkan itu, maka dari sisi tertib peraturan perundang-undangan sudah benar KPU," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).


Arsul mengatakan pelarangan eks koruptor maju dalam pilkada seharusnya lewat undang-undang. Arsul menilai larangan eks koruptor maju pilkada tidak bisa hanya bersandar pada Peraturan KPU.

"Justru KPU menjadi salah kalau PKPU mencantumkan larangan itu di dalam PKPU. Bukan dari sisi materinya kita nggak setuju, tapi dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan memang melarang meniadakan hak orang itu tidak bisa dengan peraturan di bawah UU, harus dengan UU," ujarnya.

Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan PPP nantinya akan selektif dalam menjaring calon yang akan maju Pilkada. Arsul mengatakan tidak ingin kelak calonnya dipermasalahkan dalam pilkada.

"Ya, jadi kalau kami PPP saya kira kita akan selektif sekali soal itu. Kami juga waktu itu dipersoalkan juga ketika Bupati Kudus, yang kemudian berulang ini nggak mungkin terjadi," ucapnya.


Tonton juga video KPU Tunggu Putusan MK Soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020:


Selanjutnya
Halaman
1 2