Tepis OC Kaligis, Pemprov DKI Sebut Pengangkatan BW Sesuai Prosedur

Faiq Hidayat - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 15:12 WIB
M Thariq selaku Tim Biro Hukum Pemprov DKI (Faiq Hidayat/detikcom)


Usai sidang tersebut, Thariq mengatakan PN Jakpus tidak berwenang mengadili sidang gugatan itu karena berkaitan dengan pengangkatan BW. Menurut dia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)-lah yang berhak mengadili perkara gugatan itu.

"Sesuai dengan jawaban kita sebenarnya, kan yang digugat terkait dengan pengangkatan kita juga tata usaha negara jadi idealnya di PTUN," ujar Thariq.

Thariq menegaskan pengangkatan BW yang dilakukan Pemprov DKI sudah sesuai prosedur. Bahkan tidak ada yang dilanggar dalam mekanisme peraturan terkait pengangkatan BW itu.

"Sebelumnya kan sudah sesuai dengan prosedur. Pastinya kan kita sudah melalui mekanisme yang sesuai peraturan," tutur dia.




Seperti diketahui, OC Kaligis mengajukan gugatan perdata dengan nomor perkara 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Dalam permohonannya, Kaligis menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

OC Kaligis meminta Anies mencopot BW dari jabatan Ketua Komite Pencegahan Korupsi di TGUPP. Dia mengaku alasan menggugat BW adalah menyebut BW sudah tidak memiliki nama baik semenjak berhenti sebagai pimpinan KPK.

"Menjatuhkan putusan provisi dengan menyatakan bahwa pengangkatan Bambang Widjojanto selaku Ketua Komite Pencegahan Korupsi pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dibatalkan sebelum diadakan pemeriksaan pokok perkara," bunyi petitum permohonan OC Kaligis seperti dikutip dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
(fai/dhn)