YLBHI Sayangkan Klaim Mahfud Md Soal Nihilnya Pelanggaran HAM Pemerintah

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 13:57 WIB
M Isnur (ari/detikcom)
M Isnur (ari/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengklaim pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari pemerintah kepada masyarakat sudah tidak ada. YLBHI menyayangkan pernyataan Mahfud Md itu.

"Ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari pernyataan itu. Pertama, Pak Menko Polhukam seperti tidak membaca UUD 1945 dan segala turunannya, termasuk UU HAM dan ratifikasi-ratifikasi internasional terkait HAM," kata Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2019).

Dalam konstitusi jelas tertulis yang diberi kewajiban memenuhi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga adalah pemerintah, bukan sebaliknya.

"Segala permasalahan terkait HAM, yang ditagih adalah ke pemerintah dan negara. Nggak ada ceritanya malah pemerintah yang curhat, ini blunder diungkapkan oleh beliau," Isnur menegaskan.

Jika ada tindakan yang dilakukan antarwarga negara atau horizontal, itu disebut kejahatan, bukan pelanggaran HAM. Namun jika negara membiarkannya, di sinilah terjadi pelanggaran HAM. Seperti kasus Novel yang tidak kunjung diungkap atau korban-korban pelanggaran HAM masa lalu yang juga tidak mendapatkan keadilan.

"Di situlah negara melanggar HAM," cetus Isnur.

Statement Mahfud tersebut juga dinilai akan mempermalukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat mewakili Indonesia yang menjadi anggota Dewan HAM.

"Bagaimana jadinya kalau ucapan itu dibaca oleh diplomat-diplomat di Dewan HAM PBB. Indonesia sudah sering kali di-review oleh Dewan HAM, catatan pelanggaran HAM tertulis di sana, dan pemerintah juga kan mengakui catatan dan rekomendasi tersebut," papar Isnur.

Ketiga, hal ini menjelaskan kenapa sampai saat ini penuntasan kasus pelanggaran HAM jalan di tempat.

"Berarti selama ini mereka menganggap jadi korban HAM. Pantas kita-kita ini selama ini kurang digubris," pungkas Isnur.

Sebagaimana diketahui, saat menghadiri acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12), Mahfud menyatakan pelanggaran HAM dari pemerintah sudah nihil sejak era reformasi.

"Sebelum reformasi, pengekangan bahkan pelanggaran HAM terjadi hegemonic sehingga sekarang menyisakan 12 masalah. Tapi dalam situasi sekarang, pelanggaran HAM yang dilakukan sistematik oleh negara sudah tidak ada. Kenapa? Karena pelanggaran HAM saat ini horizontal," kata Mahfud.


Tonton juga Annas Maamun Dapat Grasi, Mahfud Md: Dia Sudah Sakit-sakitan :

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)