Anggota DPR: Kalau Jokowi Merasa Hukuman Mati Mendesak, Inisiasi UU

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 13:52 WIB
Sarifuddin Sudding (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Sarifuddin Sudding (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pulang hukuman mati bagi para koruptor. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan sebaiknya Jokowi menginisiasi undang-undang terkait jika merasa hukuman mati mendesak untuk diterapkan.

"Yang menginisiasi (pemerintah), jangan lempar kepada masyarakat, yang menginisiasi undang-undang itu kan pemerintah. Kalau Jokowi sudah merasa mendesak pemberlakuan hukuman mati, ya pemerintah, ya presiden, menginisiasi undang-undang, jangan dilempar kepada masyarakat, masyarakat tidak punya hak menginisiasi mengajukan undang-undang, salah Jokowi," kata Sudding di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/12/2019).


Sudding mengatakan seharusnya Jokowi menginisiasi usulan pembentukan undang-undang agar koruptor dihukum mati. Nantinya, usulan tersebut akan dibahas oleh DPR.

"Begini, kalau misalnya Pak Jokowi mau menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor, ya seharusnya pihak pemerintah menginisiasi undang-undangnya untuk segera diberlakukan, dibahas di DPR untuk diterapkan," ujar politikus PAN tersebut.

Menurut Sudding, saat ini pemberlakuan hukuman mati belum diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Hanya pada saat ada penyalahgunaan dana bantuan bencana alam saja koruptor bisa dihukum mati.

"Bagaimana mau menerapkan hukuman mati terhadap para koruptor sementara undang-undangnya belum memberikan ruang untuk pemberlakuan hukuman mati, hanya persoalan penyalahgunaan dana bantuan bencana alam, hanya sebatas itu," jelas Sudding.


Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah bisa saja mengajukan usulan revisi undang-undang yang mengatur hukum mati bagi koruptor. Namun Jokowi menyampaikan ada syaratnya.

"Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," kata Jokowi di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," imbuh Jokowi. (rfs/gbr)