Puji Gerindra, KPK: Partai Ajukan Eks Koruptor Tak Pro-antikorupsi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 09 Des 2019 13:59 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Ari Saputra/detikcom)


Pada Jumat, 6 Desember, lalu Direktur Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini menyebut KPU dalam kondisi dilema dalam mengeluarkan PKPU itu. Kenapa?

"KPU berada dalam dilema, diperhadapkan pada kebutuhan mendesak untuk segera mengesahkan peraturan teknis pencalonan atau memaksakan pengaturan pencalonan mantan napi," kata Direktur Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini, Jumat (6/12).




Sebab, bila KPU tetap memasukkan terobosannya dalam PKPU, ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Aturan itu telah dikuatkan pula dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Putusan MK itu menyebutkan mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Meski demikian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan akan memperhatikan secara cermat rekam jejak para bakal calon kepala daerah dari parpolnya. Dia meminta perwakilan Partai Gerindra di daerah tidak mencalonkan mantan koruptor dalam Pilkada 2020.




"Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC di DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada masih banyak. Kalau tidak ada ya silakan aja nanti kita... tapi masa nggak ada," kata Muzani.

"Kami baru akan melakukan asesmen nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor maju di Pilkada), kami akan lakukan jejak para calon," imbuh Muzani.
Halaman

(dhn/tor)