Komisi E DPRD DKI Belum Sepakati Anggaran SMK Pariwisata Rp 106 M

Isal Mawardi - detikNews
Sabtu, 07 Des 2019 19:13 WIB
Komisi E DPRD DKI membahas anggaran SMK Pariwisata 74/Foto: Isal Mawardi-detikcom
Komisi E DPRD DKI membahas anggaran SMK Pariwisata 74/Foto: Isal Mawardi-detikcom
Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta belum sepakat saat membahas anggaran untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74.

Sebagian anggota komisi E setuju anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 sebesar Rp 106 miliar. Tapi ada yang menolak.

Anggota Komisi E, Achmad Nawawi, setuju dengan anggaran Rp 106 miliar untuk membangun sekolah ber-asrama (boarding school) itu. Dia mendukung usulan atas asas kemanusiaan.

"Jadi kalau memang menjadi boardingnya orang miskin, maka usul saya jangan di-drop, kalau ada kurangnya kita perbaiki bersama," ujar Nawawi di kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Sabtu (7/12/2019).





Anggota komisi E lainya, Basri Baco, menilai Disdik DKI harus membangun bangunan secara fisiknya terlebih dahulu. Untuk kajian detil mengenai pemilihan murid tak mampu serta tenaga pengajar, bagi Basri, bisa dipikirkan belakangan.

"Kalau kita tidak berani memulai nih akan mustahil bisa terjadi. Tapi kalau fisiknya kita bangun dan teman-teman dari dinas pendidikan sembari yang mempersiapkan kajiannya itu mungkin bisa," kata Basri.

Anggota komisi E lainya, Merry Hotma, mengusulkan anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 di-drop hingga tahun depan. Menurutnya, belum ada kajian yang kuat dan pelaksanaanya tampak buru-buru.

"Boarding ini adalah kebutuhan khusus sehingga harus ada kajian harus ada perencanaan harus ada sebab kenapa ini ada. Kajian wilayah kebutuhan dan berapa jumlah anak miskin yang ada di sana, kajian terhadap siapa guru yang ada di sana," lanjut Merry.

Senada dengan Merry, anggota Komisi E DPRD DKI F-PDIP Ima Mahdiah, menyebut usulan pembangunan SMK ini terkesan dadakan. Ia berkilah perlu adanya pembahasan yang mendalam agar output yang dihasilkan maksimal.

"Pengalaman rapat kemairn saya lihat ini program dadakan biar DPRD setuju karena kita kan semua setuju boarding school," katanya.

"Pengalaman kita lihat memang bagus boarding school tetapi harus direncanakan di kaki karena kalau dadakan seperti ini bapak Ibu, juga nanti tidak maksimal outputnya," lanjutan.

Rapat diskors satu jam mulai pukul 18.20 WIB. Rapat akan dilanjutkan setelah istirahat untuk ibadah salat Maghrib.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta menemukan anggaran Dinas Pendidikan yang berada di lingkup Komisi E yang dinilai kurang tepat. Ada anggaran pembangunan Laboratorium Fisika dan Kimia untuk pembangunan unit baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74.

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium Kimia dan Fisika", kata anggota Komisi E DPRD DKI F-PDIP, Ima Mahdiah, kepada wartawan lewat keterangan persnya, Jumat (6/12).

Menurut Ima, jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena yaitu pembuatan laboratorium untuk sains terapan. Setelah diselidiki, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya. (isa/fdn)