MUI Monopoli Fatwa, PBNU Minta UU Jaminan Produk Halal Direvisi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 10:36 WIB
Foto: Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas (Grandyos Zafna)
Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) direvisi. Hal ini disampaikan langsung kepada pembuat UU lewat surat rekomendasi. PBNU menilai UU ini bermasalah dilihat dari sejumlah aspek.

"Jadi, berdasarkan rapat pleno PBNU yang diselanggarakan pada 20-22 September 2019 lalu, kami mengeluarkan rekomendasi tentang revisi UU JPH. Rekomendasi ini sudah kami sampaikan ke Presiden, Komisi VII DPR dan Baleg DPR," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).


Robikin menjelaskan, UU JPH ini bermasalah dilihat dari tiga aspek penting, yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini juga tertuang dalam rekomendasi tersebut. Dilihat dari aspek filosofis, UU ini bertentangan dengan kaidah dasar hukum.

"Secara filosofis, UU ini bertentangan kaidah dasar hukum, yakni 'al ashlu fil asyiya al ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha' yang artinya 'pada dasarnya semua dibolehkan/halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan'," paparnya.



Simak video Ma'ruf Amin soal Standardisasi Dai MUI: Kompetensi Ini Penting!:


Selanjutnya
Halaman
1 2