8 Nama Lolos Tes Tertulis Seleksi Hakim Konstitusi, Ini Profilnya

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 10:46 WIB
Prof Widodo Ekatjahjana (Dok. detikcom)
Prof Widodo Ekatjahjana (Dok. detikcom)
Jakarta - Delapan nama lolos tes tertulis seleksi hakim konstitusi untuk menggantikan posisi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna. Kedelapan nama itu masih harus mengikuti tes kesehatan dan wawancara terbuka.

"Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden Nomor 06/PANSEL-MK/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang hasil seleksi administrasi dan tes tertulis calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, dengan ini diumumkan nama-nama pelamar calon konstitusi yang diajukan oleh Presiden," demikian bunyi pengumuman Pansel sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (5/12/2019).

Kedelapan nama itu masih diwajibkan untuk ikut tes kesehatan dan tes wawancara terbuka pada Rabu-Kamis (11-12/12/2019). Pansel juga meminta masyarakat memberikan masukan terhadap nama-nama yang lolos.

Berikut ini 8 nama yang lolos seleksi:

1. Prof Dr Widodo Ekatjahjana
Guru besar hukum tata negara Universitas Jember ini dilahirkan pada 1 Mei 1971. Ia mengenyam pendidikan sejak SD hingga S1 di Jember. Adapun S2 dan S3 ditempuh di Universitas Padjadjaran, Bandung. Disertasinya berjudul 'Pengujian Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945'.

Prof Wid, begitu dia biasa disapa, memulai karier menjadi dosen di almamaternya sejak 1994. Widodo juga dipercaya menjadi Dekan FH Universitas Jember 2012-2016. Puncak keilmuannya dengan mendapatkan gelar Profesor pada Maret 2015.

Widodo juga mengajar di berbagai kampus negeri dan swasta di Indonesia serta menjadi dosen tamu kampus luas negeri, seperti di Fakultas Hukum Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand; dan Program Postgraduate Fakultas Hukum Universitas Passau, Jerman.


Widodo juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Di luar kampus, Widodo dipercaya menjadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan sejak 2015 hingga sekarang. Sepanjang menjabat Dirjen PP, Widodo melakukan berbagai pembenahan hukum. Seperti merevisi Peraturan Pemerintah (PP) ganti rugi salah tangkap. Bila dulu korban salah tangkap/peradilan sesat hanya diganti maksimal Rp 1 juta perak, ia naikkan 600 persen, yaitu menjadi maksimal Rp 600 juta.

Widodo juga mendorong berbagai pembenahan di bidang regulasi. Seperti perampingan regulasi hingga tertib prosedur pembuatan peraturan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4