Komnas Minta Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi Materi Pelajaran di Sekolah

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 18:49 WIB
Foto: Komnas HAM memaparkan hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas. (Lisye SR/detikcom)
Jakarta - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan saat ini tak ada pendidikan tentang HAM. Pemerintah cenderung memilih sikap melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dibandingkan menginformasikan hal tersebut ke masyarakat.

"Bisa jadi adalah upaya yang dilakukan 5 tahun terakhir, yang terus-menerus mengatakan 'Sudahlah kita lupakan masa lalu', sehingga tidak ada upaya apapun dari pemerintah untuk menginformasikan 'Ada loh kasus masa lalu'," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam saat membacakan survei soal pelanggaran HAM di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).


Choirul berpendapat pendidikan tentang HAM seharusnya ada. Menurutnya ini menjadi tantangan bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, untuk menanamkan wawasan soal HAM kepada para siswa.

"Kalau kita cek, apakah ada di buku mata pelajaran PPKN-lah, buku apalah,yang mengajarkan bahwa ada kasus masa lalu yang kejadiannya a-b-c-d. Yang menurut Komnas HAM misalnya itu adalah pelanggaran HAM atau bukan, itu tidak ada. Harusnya ini ada, ini tantangan besar, ini tantangan bagi Pak Nadiem Makarim," ujarnya.



Menurut Choirul, apabila pemerintah ingin menciptakan generasi yang berinovasi, mereka juga harus menanamkan sikap sadar adab. Adab yang dimaksud Choirul adalah mengetahui dan memahami kejadian kelam di masa lalu.

"Kalau dia (pemerintah) ingin menciptakan generasi yang melek inovasi, juga melek keadaban. Kalau melek keadaban ini jadi rujukan, agar peristiwa masa lalu (misalnya) ada penggunaan kewenangan yang berlebihan, ada abuse of power, ada kebijakan yang salah, bisa diceritakan kepada kita semua," tutur Choirul.

Tujuannya, lanjut dia, agar generasi muda belajar dari kesalahan di masa lalu dan tidak mengulangi. "Agar kita tidak melakukan sesuatu yang salah di kelak kemudian hari," sambung Choirul.


Choirul lalu mencontohkan dua peristiwa pelanggaran HAM yang harus diketahui generasi muda, yakni Reformasi pada 1998 dan G30S/PKI pada 1965.

"Jadi kalau Pak Menteri dalam pidato mengatakan 'Kasihlah kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan pengalamannya', salah satunya suruh menceritakan di depan kelas bagaimana peristiwa '98, peristiwa '65. Itu akan menjadi bangsa yang beradab, nggak hanya inovasi. Kalau bangsa yang inovatif, kalau nggak beradab, yang ada adalah nuklir untuk ngebom, bukan nuklir untuk listrik murah," pungkas Choirul.



Komnas HAM bersama Litbang Kompas sebelumnya mengumumkan hasil survei tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan hasil survei, Komnas HAM menyerukan agar wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihentikan.

Alasannya, mayoritas publik yang menjadi responden survei ingin agar pelanggar HAM diadili di pengadilan, secara yudisial. Responden merespon pertanyaan terkait 5 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang di antaranya peritiwa 1965, penembakan misterius petrus 1982-1985, penculikan aktivis 1997-1998, penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan Mei 1998.


Survei dilakukan dengan metode penelitian multistage random sampling dengan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin error sekitar 2,8% dan survei berlangsung pada September hingga Oktober 2019.

Hasilnya, dibacakan Choirul, 95% masyarakat berharap agar kasus pelanggaran HAM itu diselesaikan melalui pengadilan. Sedangkan sekitar 0,5% melalui non-yudidial salah satunya melalui KKR. (lir/aud)