Komnas Minta Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi Materi Pelajaran di Sekolah

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 18:49 WIB
Foto: Komnas HAM memaparkan hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas. (Lisye SR/detikcom)


Komnas HAM bersama Litbang Kompas sebelumnya mengumumkan hasil survei tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan hasil survei, Komnas HAM menyerukan agar wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihentikan.

Alasannya, mayoritas publik yang menjadi responden survei ingin agar pelanggar HAM diadili di pengadilan, secara yudisial. Responden merespon pertanyaan terkait 5 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang di antaranya peritiwa 1965, penembakan misterius petrus 1982-1985, penculikan aktivis 1997-1998, penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan Mei 1998.


Survei dilakukan dengan metode penelitian multistage random sampling dengan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin error sekitar 2,8% dan survei berlangsung pada September hingga Oktober 2019.

Hasilnya, dibacakan Choirul, 95% masyarakat berharap agar kasus pelanggaran HAM itu diselesaikan melalui pengadilan. Sedangkan sekitar 0,5% melalui non-yudidial salah satunya melalui KKR.
Halaman

(lir/aud)