Cegah Money Politic, Penyelenggara Pilkada Langsung Harus Berintegritas

Akfa Nasrulhak - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 16:32 WIB
Foto: Akfa Nasrulhak
Foto: Akfa Nasrulhak
Jakarta - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung kembali mencuat ke permukaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan evaluasi atas sistem pilkada langsung

Terkait Pilkada secara langsung ini, Anggota MPR Fraksi PAN, Asman Abnur mengatakan walaupun sistem penyelenggaraan Pilkada langsung sangat bagus, tetapi jika mental dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kurang baik, maka tetap saja akan banyak kekurangan. Ia pun menyinggung banyaknya money politik hingga konflik yang terjadi di tengah masyarakat.


"Jika aturan sistem penyelenggaraan Pilkada sudah bagus, tapi SDM-nya tidak berkualitas dan berintegritas, maka di situlah bisa merusak demokrasi kita," ujar Asman, dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Menuju Pilkada 2020' di Media Center Gedung Nusantara III DPR-MPR, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Asman menilai, yang paling sering terjadi kecurangan adalah pada tataran penyelenggarannya. Apalagi, proses dari TPS yang di daerah adalah tempat rawan untuk dipermainkan.

"Jadi memang penyelenggara itu harus profesional. Ini untuk Bawaslu memang disadari untuk merekrut panitia khusus di daerah itu sulit sekali. Orang yang steril itu sulit, apalagi perekrutan itu dalam waktu mepet. Sehingga jika mengambil orang salah, hasil pekerjaannya akan salah," ujarnya.

Menurut Ahmad, Pilkada secara langsung memang terdapat kekurangan dan kelebihannya. Terutama Pilkada langsung, yang dinilai sangat ditentukan oleh figur dari calon pemimpin daerah.


"Figur ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, figur ini harus dibuat persyaratan untuk menimalisir terjadinya kecurangan atau money politik," jelasnya.

Asman menilai, memang betul Pilkada ini harus terus dievaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Namun, evaluasi diharapkan betul-betul dilakukan secara objektif.

"Saya rasa perlu evaluasi, tapi perlu evaluasi yang objektif betul-betul. Sehingga kami harapkan sistim demokrasi kita ini memang berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat," imbuhnya. (akn/ega)