Vonis Panitera PN Medan Disunat, KPK: Kasus Penegak Hukum Harus Diseriusi

Vonis Panitera PN Medan Disunat, KPK: Kasus Penegak Hukum Harus Diseriusi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 01:50 WIB
Foto: Ari Saputra/detikcom
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) juga menyunat vonis terdakwa korupsi Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan Helpandi. Menanggapi itu, KPK bicara soal penanganan kasus korupsi yang menjerat oknum penegak hukum.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan tindak pidana korupsi yang melibatkan para penegak hukum dan politikus ini seharusnya diperhatikan dengan serius. Salah satunya, dalam konteks menjatuhkan hukuman.

"Saya kira begini kalau korupsi itu dilakukan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang bekerja di bidang penegakan hukum atau oleh kekuatan politik misalnya politikus yang punya pengaruh, punya akses kekuasaan, dan seharusnya bertugas untuk menyejahterakan orang-orang yang memilihnya, atau mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Mestinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih serius dalam konteks menjatuhkan hukuman tersebut," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).



Febri mengatakan kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum dan politikus merupakan kasus yang serius. Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus ditangani lebih serius dibanding kasus yang lain.

"Jadi intinya kita lebih serius untuk melihat hal ini baik pencegahan ataupun penindakannya," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2