detikNews
2019/12/03 08:15:54 WIB

Para Pesohor Hukum di Bursa Hakim Konstitusi

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Para Pesohor Hukum di Bursa Hakim Konstitusi Foto: Widodo Ekatjahjana (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pansel Hakim Konstitusi menggelar ujian tertulis untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna. 15 Nama dari 17 pendaftar mengikuti ujian di Pusdiklat Setnag, Cipete, Jaksel. Berikut di antaranya.

1. Prof Widodo Ekatjahjana
Widodo saat ini sehari-hari adalah guru besar hukum tata negara Universitas Jember. Disertasinya berjudul Pengujian Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Selain itu, ia masih menjadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkum HAM.

Di bidang akademik, disertasinya soal hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK). Jabatan tertinggi di kampusnya yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sepanjang menjabat Dirjen PP, Widodo melakukan berbagai pembenahan hukum. Seperti merevisi Peraturan Pemerintah (PP) ganti rugi salah tangkap. Bila dulu korban salah tangkap/peradilan sesat hanya diganti maksimal Rp 1 juta perak, maka ia naikkan 600 persen yaitu menjadi maksimal Rp 600 juta.

Widodo juga mendorong berbagai pembenahan di bidang regulasi. Seperti perampingan regulasi hingga tertib prosedur pembuatan peraturan.

Sejak 2009 sampai saat ini, Widodo juga Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK). Widodo juga pernah menjadi anggota Pansel MK dan Pansel KPU.

2. Ida Budhiati
Ida merintis karir sebagai pengacara di LBH APIK untuk Keadilan. Pada 2007, ia menjadi komisioner KPU RI. Setelah itu, ia menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga saat ini.
Para Pesohor Hukum di Bursa Hakim KonstitusiFoto: Ari Saputra

Disertasinya berjudul 'Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia'. Dalam salah satu kesimpulannya, Ida menilai, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan pemilu masa kini. Sebab, fungsi pengawasan kini bisa dialihkan ke masyarakat sipil. Ia mengusulkan agar Bawaslu diubah menjadi Pengadilan Pemilu.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com