detikNews
2019/12/03 07:18:01 WIB

Round-Up

Asal Mula NasDem di Pusaran Isu Cari Muka ke Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 2 dari 3
Asal Mula NasDem di Pusaran Isu Cari Muka ke Jokowi Foto: Presiden Jokowi di HUT ke-8 NasDem. (Andhika-detikcom)


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) juga pernah bicara peta politik di MPR terkait rencana amandemen UUD 1945. Hidayat menyebut setidaknya ada enam atau tujuh yang menolak apabila amandemen UUD mengubah pasal tentang masa jabatan dan pemilihan presiden.


Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode. Sedangkan PKB mendorong perihal pemilihan presiden (Pilpres) dipilih kembali oleh MPR. Namun menurutnya, belum ada fraksi yang secara resmi mengusulkan dua wacana tersebut.

"Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong NasDem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi, selain itu kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang," terang Hidayat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11).

Amandemen UUD 1945 adalah rekomendasi MPR periode 2014-2019. Namun, rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

NasDem memang menginginkan amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Hal tersebut merupakan kesepakatan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.


Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa pun memberikan penjelasan terkait wacana amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan NasDem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Menurut Saan, gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun, Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com