Tanah Negara 65 Ha di Gili Trawangan Disewa Rp 22 Juta/Tahun, Jaksa Usul Ini

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 11:56 WIB
Pulau Gili Trawangan (dok/detikcom)
Lombok - Kejaksaan menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memutus kontrak dengan pihak swasta yang mengelola lahan seluas 65 hektare di dalam kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Sebab, pemda merugi triliunan rupiah.

"Kami sarankan dan usulkan agar diputus kontrak. Karena tidak logis dan tidak wajar dengan luasan segitu (65 hektare), pendapatannya hanya sekadar Rp 22,5 juta per tahun," kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Tende sebagaimana dilansir Antara, Jumat (29/11/2019).

Menurutnya, setelah menganalisa bentuk kegiatan usaha yang dikelola pihak swasta di atas lahan 65 hektare tersebut, menilai lahan yang dikelola pihak swastaI kurang produktif, bahkan sebagian besar lahannya telantar, tidak ada aktivitas usaha.

"Jadi karena tidak ada asas manfaat lagi, hasilnya masuk ke keuangan daerah sedikit, pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemprov itu boleh saja," ujarnya pula.

Namun, Tende mengatakan bahwa pihaknya sebagai aparat penegak hukum hanya bisa sebatas memberikan pandangan hukum. Selebihnya, keputusan ada di tangan pimpinan daerah, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah.

"Soal dipakai atau tidak, itu urusan Gubernur NTB, kita hanya sebatas memberikan pandangan hukum saja," ujar dia.

Selain melihat pendapatan per tahun yang tidak signifikan dengan luas kelola lahan, kejaksaan juga mengkaji masa kontraknya yang habis pada tahun 2065. Menurut Tende, masa kontrak yang berlaku hingga 70 tahun sudah jelas tidak sesuai dengan aturan pengelolaan aset negara.

"Tidak ada kontrak sampai 70 tahun, jelas dalam aturan HGB (Hak Guna Bangunan) itu maksimalnya 30 tahun, itu pun setiap lima tahun harus evaluasi," ujarnya pula.

Lebih lanjut, Kasi Penuntutan Kejati NTB Isyanto menyatakan bahwa pihaknya siap pasang badan jika nantinya pihak swasta menggugat pemerintah yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Namun hal tersebut tentunya harus menunggu surat kuasa khusus (SKK) dari pemerintah.

"Kami siap menghadapi gugatan, kami akan dampingi pemerintah, karena ini demi pembangunan daerah," kata Isyanto.

Berkaitan persoalan ini, belum ada penjelasan atau tanggapan dari pihak swasta maupun Pemprov NTB. (asp/asp)