Sengketa di Gili Terawangan, Tanah Negara 65 Ha Disewa Rp 22 Juta/Tahun

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 10:50 WIB
Foto: (Harianto Nukman/detikTravel)

Kemudian dalam perjanjian kontrak kerja samanya, perusahaan swasta itu tidak menepati janjinya untuk membayar royalti yang seharusnya setiap 10 tahun ada kenaikan sebesar 10 persen.

"Itu tidak dipenuhi, berarti di sini PT GTI sudah lalai," kata Tende.

Bahkan, warga yang sebelumnya bermukim dalam kawasan swasta itu dengan pegangan hukum berupa surat Hak Pengelolaan Atas Tanah-nya (HPL), digusur secara paksa. Hal itu dilakukan setelah perusahaan swasta yang mengantongi sertifikat HGB.

"Penggusuran dan pengosongan terhadap masyarakat pemilik HPL itu ada sekitar 720 KK," ujarnya pula.

Karenanya, berangkat dari hasil kajian ini, kejaksaan menyarankan pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memutus kontrak swasta dan memberikan kesempatan kepada pihak swasta lainnya untuk mengelola lahan tersebut menjadi lebih produktif.

"Jadi karena tidak ada asas manfaat lagi, hasilnya masuk ke keuangan daerah sedikit sekali, kemudian perusahaan itu telah lalai dengan perjanjian kontraknya, jadi sesuai dengan hukum perdatanya, pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemprov itu boleh saja," kata Tende.

Namun demikian, Tende mengatakan bahwa pihaknya sebagai aparat penegak hukum hanya bisa sebatas memberikan pandangan hukum. Selebihnya, keputusan ada di tangan pimpinan daerah, yakni Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah.

"Soal dipakai atau tidak (pandangan hukumnya), itu jadi urusan gubernur, yang cabut gubernur, yang laksanakan pastinya gubernur, tentu harus ada pertimbangan yang matang, dan kita hanya sebatas memberikan pandangan hukum saja," ujar dia lagi.

Berkaitan persoalan ini, belum ada penjelasan atau tanggapan dari pihak swasta maupun Pemprov NTB.
Halaman

(asp/rvk)