Sengketa di Gili Terawangan, Tanah Negara 65 Ha Disewa Rp 22 Juta/Tahun

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 10:50 WIB
Foto: (Harianto Nukman/detikTravel)

Hasil Kajian

Adapun hasil kajian yang tercatat Bidang Datun Kejati NTB mendasarkan pada perjanjian kerja sama antara swasta dengan Pemprov NTB yang kabarnya sudah berjalan 23 tahun lamanya. Hal pertama yang menjadi kajian hukumnya dilihat dari luas lahan kelola yang tidak signifikan dengan royalti yang dibayarkan swasta per tahunnya, yakni sebesar Rp 22.250.000.

"Tidak logis dan tidak wajar dengan luasan segitu (65 hektare), masak pendapatannya hanya sekadar Rp 22,25 juta per tahun," ujar Tende.

Belum lagi dilihat dari tumbuhnya ladang bisnis secara masif. Dari atas lahan tersebut, bisa dipastikan tidak ada kaitannya dengan perjanjian kerja sama antara Pemprov NTB dengan swasta yang berperan sebagai pemegang tunggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lahan seluas 65 hektare.

Dari kajiannya, keuntungan bisnis yang tumbuh liar di atas lahan swasta tersebut per tahunnya ditaksir mencapai angka Rp 24 miliar. Dengan angka sekian, Tende sangat menyayangkan lahan tersebut tidak dimonopoli oleh pemerintah.

"Nilai itu (Rp 24 miliar) kan seharusnya bisa jadi APBD," kata dia.

Kemudian, Tende mengulas lebih dalam lagi perihal materi perjanjian kerja sama antara Pemprov NTB dengan swasta yang katanya akan habis pada tahun 2065 dengan masa kontrak selama 70 tahun.

Dalam aturan kerja sama yang melahirkan sebuah sertifikat HGB, katanya pula, tidak ada masa kontrak yang berlaku selama 70 tahun. Melainkan dalam aturannya itu berlaku untuk kali pertama 30 tahun dan bila pertumbuhan usahanya menguntungkan, HGB dapat diperpanjang sampai 20 tahun.

"Tidak ada kontrak sampai 70 tahun, jelas dalam aturan HGB (Hak Guna Bangunan) itu maksimalnya 30 tahun, itu pun setiap lima tahun harus evaluasi," ujarnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3