ADVERTISEMENT

Round-Up

Undangan ke Petamburan untuk Tito Karnavian

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 09:06 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Puspen Kemendagri)
Jakarta - Polemik soal 'khilafah Islamiyah' membuat Front Pembela Islam (FPI) mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke markas mereka di Petamburan, Jakarta Pusat. FPI mengajak tabayun soal khilafah islamiyah yang ada di visi-misinya.

"Gunakan tafsir dari FPI, jangan tafsir orang lain. Saran saya Pak Tito datang ke Petamburan untuk tabayun," kata jubir FPI Slamet Maarif lewat pesan singkat, Kamis (28/11/2019).

Visi-misi FPI tengah disorot setelah Kementerian Agama (Kemenag) menyerahkan rekomendasi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI ke Kemendagri. Visi-misi FPI juga dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Mendagri Tito.


Kalimat visi-misi FPI yang disorot adalah:

Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah di bawah naungan khilaafah Islaamiyyah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad

Slamet mengatakan visi-misi FPI telah dijelaskan ke Kemenag. Dia mengatakan maksud kalimat tersebut juga sudah dijelaskan dalam AD/ART FPI.

"Itu hasil Munas FPI tahun 2013 dan maksud dari kalimat itu ada dalam penjelasan AD/ART dan kita sudah jelaskan dengan Depag (Kemenag) karena memang wewenang Depag sesuai dengan tupoksinya," kata Slamet.


Diketahui, saat ini proses pengurusan SKT FPI kembali ditangani Kemendagri. Kemendagri sempat menunggu rekomendasi dari Kemenag sebagai bahan pertimbangan perpanjangan SKT FPI.

Jubir FPI Slamet MaarifJubir FPI Slamet Maarif (Yulida Medistiara/detikcom)

Jika proses pengurusan SKT mandek di Kemendagri, Slamet menilai ada persoalan politis.

"Sekarang Depag (Kemenag, red) sudah keluarkan rekomendasi seharusnya Kemendagri tidak punya alasan untuk tidak keluarkan SKT. Kalau SKT tidak dikeluarkan ini makin jelas urusannya politis" ucap dia.

"Mendagri kelihatan akan bermain politis dalam urusan ini," sambung Ketum PA 212 ini.




Polemik Visi-Misi FPI

Pengurusan SKT FPI memasuki babak baru. Kemenag mengatakan FPI sudah memenuhi seluruh persyaratan permohonan rekomendasi ormas yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019. Kemenag pun menyerahkan rekomendasi pendaftaran ulang SKT FPI ke Kemendagri. Kemenag ikut dilibatkan karena FPI berbasis pada keagamaan.

Visi-misi FPI jadi polemik saat Mendagri Tito Karnavian rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR. Anggota DPR F-PDIP Junimart Girsang bicara soal 'visi-misi' FPI karena sedang viral di media sosial. Dia meminta Tito memperhatikan betul visi-misi ini.

"Sekarang sedang trending topic, saya tak mau Pak Menteri jadi bulan-bulanan ormas tertentu. Trending topic ini nanti bisa dicek tentang ormas, hasil dari searching, bahwa Menteri Agama sudah mengeluarkan rekom untuk menyetujui perpanjangan SKT menyangkut ormas yang kita tahu dan tidak jadi rahasia lagi bahwa pimpinannya itu bukan tidak boleh masuk Indonesia, bukan Indonesia mencekal," kata Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menjawab Junimart, Tito menyebut FPI telah membuat surat di atas meterai soal kesetiaan terhadap negara dan Pancasila. Menurut Tito, FPI masih bermasalah di AD/ART.

"Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya," ucap Tito.


Tito mengatakan masalah yang ada saat ini adalah soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI. Ada sejumlah kata dalam visi-misi FPI yang menurutnya perlu dijelaskan.

Ilustrasi FPIIlustrasi FPI (Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom)

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," kata Tito.

Tito lalu berbicara soal teori teologi dari kata-kata 'penerapan Islam secara kafah'. Tito kemudian menyinggung soal NKRI bersyariah. Tito juga menyinggung soal penegakan hisbah yang menurutnya jika dilakukan akan bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, penertiban hukum sepenuhnya kewenangan penegak hukum, bukan ormas.

Selain itu, Tito menyinggung soal diksi jihad. Jihad, kata Tito, banyak artinya dan ada yang menganggap jihad itu perang. Tito ingin hal-hal ini diklarifikasi.




Menag Sebut Konsep Khilafah FPI Beda dengan HTI

Soal polemik visi-misi FPI yang dibahas Mendagri Tito dan Komisi II DPR, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi angkat bicara. Fachrul memastikan konsep yang diusung FPI berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Ya paham saya, masih menyebut itu (khilafah), meskipun kami tanya, penjelasannya itu yang dimaksud beda dengan HTI. Setelah kita baca berbeda dengan HTI," kata Fachrul di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul menyebut FPI telah berkomitmen setia kepada Pancasila. Bahkan, menurutnya, FPI bersedia untuk berdiskusi kembali mengenai hal-hal dalam AD/ART yang dinilai perlu diubah.

Menteri Agama Fachrul RaziMenteri Agama Fachrul Razi (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)


"Kemudian dia sudah kita ikat, oke. Kalau ini kita ragukan, apa yang kamu bisa komitmen terhadap kami? 'Kami buat pernyataan bahwa kami setia pada NKRI dan Pancasila. Kemudian tidak melanggar hukum, sehingga yang itu bisa dieliminasi. Teman-teman yang perlu dieliminasi, diubah kita coba diskusi'. Saya kira semua enteng-enteng aja," ucap Fachrul.

Terkait polemik ini, Fachrul menyarankan Tito membuat kesepakatan dengan FPI. Fachrul mengatakan pemerintah bisa mendiskusikan kembali istilah-istilah yang jadi polemik itu dengan FPI. Purnawirawan Jenderal TNI itu menyerahkan keputusan mengenai SKT FPI kepada Tito.

"Kalau ada hal yang masih diragukan, kita coba deal dengan dia (FPI). Misalnya kan, saya sependapat tadi kan ada, apa, Mendagri mengatakan ada poin-poin yang masih diragukan. Ya kita deal aja dengan dia, 'bisa nggak Anda (FPI) mengubah ini jadi begini'. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup," kata Fachrul.

"(SKT) itu kan yang berikan Mendagri, Menag hanya memberikan rekomendasi dari aspek kami," sambungnya. (jbr/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT