Ngaku Terima Surat Dirjen PAS, Pengacara Minta Wawan Pindah ke LP Cipinang

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 28 Nov 2019 20:59 WIB
Wawan (Ari Saputra/detikcom)
Wawan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengacara Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), Maqdir Ismail mengaku terima surat tembusan dari pihak Dirjen Pemasyarakatan (PAS) yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Dalam surat itu, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan agar dipindahkan ke Lapas Cipinang.

"Kami baru mendapatkan tembusan surat dari pihak Dirjen PAS yang ditujukan kepada pimpinan KPK agar supaya terdakwa ini dipindahkan ke lapas. Sudah ada suratnya, ke Lapas Cipinang," kata Maqdir Ismail dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

"Kami belum tahu apakah saudara penuntut umum sudah menerima itu atau tidak?" sambung Maqdir.

Hakim ketua Ni Made Sudani bertanya sudah-tidaknya jaksa KPK menerima surat dari Dirjen PAS perihal pemindahan Wawan ke Lapas Cipinang. Menurut jaksa KPK, pihaknya belum menerima surat tersebut.

"Baik yang mulia hal yang sama, kami belum menerima suratnya, kami baru tahu di sini yang mulia," ucap jaksa KPK M Asri Irwan.

"Ya sudah ini suratnya kopiannya untuk penuntut umum saja ya, karena kan penuntut umum yang perlu menyikapi ini. Intinya coba dibaca," ujar hakim ketua Ni Made Sudani.

Sementara itu, Maqdir membacakan poin surat tersebut. Dalam poin surat itu, Wawan yang ditahan di Rutan Guntur cabang KPK agar dipindahkan ke Lapas Cipinang.

"Pada butir 2 dikatakan terkait perizinan peminjaman narapidana atas nama Tubagus Chaeri Wardana yang telah kami setujui sebelumnya untuk dititipkan di tempat tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai cabang Rutan Kelas I Cipinang di Pomdam Jaya Guntur agar dipindahkan ke Lapas Kelas I Cipinang guna kepentingan pembinaan lebih lanjut sebagaimana angka I tersebut," ucap Maqdir.

Atas hal itu, Ni Made Sudani meminta jaksa KPK menyikapi surat tersebut agar tidak terus membahas pemindahan Wawan ke Lapas dalam sidang perkara ini.

"Jelas ya agar disikapi penuntut umum untuk keperluan persidangan, bagaimana persidangannya, teknisnya antara KPK dan pihak Lapas, seperti itu ya," ucap Ni Made.

Dalam perkara ini, Wawan didakwa merugikan negara terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun Wawan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan itu. Atas hal itu, jaksa KPK meminta hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi Wawan.



(fai/fdn)