Round-Up

'Love Hate Relationship' Menag-FPI

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Nov 2019 08:24 WIB
Menag Fachrul Razi (Foto: Andhika Dwi/detikcom)
Jakarta - Pasang-surut emosi mewarnai hubungan Menteri Agama Fachrul Razi dan Front Pembela Islam (FPI). Fachrul yang sempat tidak suka FPI, kini mendukung perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Barangkali 'love hate relationship' menjadi istilah yang tepat untuk menggambarkan hubungan keduanya.

Fachrul sebenarnya mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan pimpinan FPI, Habib Rizieq Syihab. Bahkan Mantan Wakil Panglima TNI itu pernah hadir ke acara pernikahan anak Rizieq.

Menurut Fachrul, Rizieq dan dirinya mempunyai kesamaan yaitu menolak komunisme di Indonesia. Namun saat Rizieq mulai berbicara tentang isu khilafah, Fachrul merasa sudah tak sejalan.

"Karena saat itu saya belum lihat dia ngomong soal khilafah, tapi ngomongnya soal antikomunis, jadi okelah kalau itu. Masih sejalan dengan kita. Tapi belakangan begitu dia aneh menurut saya," ungkap Fachrul kepada Tim Blak-blakan detikcom beberapa waktu yang lalu.



Hubungan keduanya kemudian sedikit memburuk kala Fachrul medukung Jokowi di Pilpres 2019. Keinginan Fachrul untuk bertemu Rizieq pun ditolak.

"Setiap Habib Rizieq mengadakan hajatan, menikahkan anaknya, ya mohon maaf kalau saya bilang belakangan itu mungkin hanya saya pejabat yang mau datang," kata Fachrul.



Penolakan itu terjadi saat Fachrul melaksanakan ibadah umrah. Padahal, menurut Fachrul, perbedaan pandangan politik tak semestinya menghentikan silaturahmi antar kaum muslim.

"Saya pernah minta waktu untuk bertemu saat saya mau umrah. Tapi saya nggak tahu benar atau tidak, ada orangnya yang bilang nggak mau ketemu saya lagi karena sudah jadi pendukung Jokowi. Wah... itu salahlah. Islam itu mengatur silaturahmi yang sangat luas. Itu pandangan yang salah saya kira, kalau nggak bertemu hanya karena saya jadi pendukung Pak Jokowi," jelasnya.



Menag Fachrul Dukung Perpanjangan SKT FPI

Meski hubungannya dengan FPI relatif mengalami pasang-surut, Fachrul mengaku menjadi orang yang pertama mendukung agar masa berlaku SKT Front Pembela Islam (FPI) diperpanjang. Fachrul mengatakan FPI menjadi salah satu bahasan ketika dirinya bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md.

"Tadi ngomong FPI saya mengatakan bahwa saya yang pertama mendorong FPI untuk bisa diberikan izin lagi, meskipun sebagian orang belum setuju," ujar Fachrul saat memberi sambutan di acara Dialog Tokoh Pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).



Fachrul menceritakan dirinya sempat tidak menyukai FPI karena ormas pimpinan Habib Rizieq itu kerap melanggar hukum dan tidak patuh terhadap Pancasila.

"Bagaimanapun waktu itu saya tidak suka dengan FPI karena dua hal: satu, dia masih sering, ngungkit-ngungkit Pancasila; kedua, sering melanggar hukum,," ujarnya.



Meski begitu, jelas Fachrul, kondisinya saat ini sudah berbeda. FPI kini menurutnya sudah berkomitmen tidak melanggar hukum dan setia kepada NKRI.

"Tapi sekarang mereka sudah secara resmi membuat komitmen di atas meterai bahwa kami tidak akan meragukan Pancasila dan kami setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kedua tidak akan melanggar hukum lagi. Saya kira semestinya dapat kita rekomendasi untuk bersama-sama kita lagi," tuturnya.



FPI pun membenarkan pernyataan Menag Fachrul. FPI berkomitmen untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ya memang betul, bahkan kita mendorong agar Pancasila dilaksanakan secara konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jubir FPI, Slamet Ma'arif, saat dihubungi, Rabu (27/11).

"Tidak ada alasan lagi Kemendagri tidak terbitkan SKT FPI," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengklaim FPI sudah memenuhi segala syarat untuk mengurus perpanjangan SKT ini. Menurutnya, FPI memilih tetap mengurus SKT karena taat pada hukum.

"Kan secara administrasi sudah lengkap semua, rekomendasi dari Kemenag sudah ada, kesetiaan kepada pancasila sudah ada. Apa lagi? SKT itu kan cuma formalitas. Sebenarnya tanpa SKT tak apa, cuma tak bisa jadi mitra dari pemerintah terkait kegiatan keormasan. Kita coba mentaati apa yang jadi prasyarat karena kecintaan kita kepada hukum dan juga pemerintah Indonesia," tutur dia. (knv/gbr)