Anggota DPR Sebut Penetapan Tersangka RJ Lino Tak Masuk Akal, Ini Kata KPK

Mochamad Zhacky - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 14:07 WIB
Rapat Komisi III DPR dan KPK (Lamhot Aritonang/detikcom)
Rapat Komisi III DPR dan KPK (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mempersoalkan proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. KPK memastikan penetapan tersangka RJ Lino dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Awalnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa BPK ataupun BPKP bersedia menghitung kerugian keuangan negara jika sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur itulah yang diikuti KPK dalam kasus RJ Lino.

"Mekanismenya penghitungan kerugian negara, bapak ibu sekalian, di BPKP maupun di BPK itu apabila sudah ada tersangka, baru mereka mau melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian negara. Pada tahap penyelidikan itu belum ada pak audit penghitungan kerugian negara, tetapi baru potensi. Itu dilakukan biasanya melalui audit investigasi oleh BPKP atau BPK," kata Alexander dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).


Atas dasar penjelasan itulah Benny mempersoalkan proses penetapan tersangka RJ Lino. Menurutnya, saat penetapan seseorang sebagai tersangka, khususnya terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, harus terlebih dulu ada kerugian keuangan negaranya.

"Kan UU KPK kan jelas Pak, jangan main-main. Kalau penjelasan Pak Alexander tadi, kepolisian, kejaksaan, saya paham. Tapi kalau KPK tidak boleh. Pastikan dulu (kerugian keuangan negaranya). Sudah ada kerugiannya barulah ditetapkan sebagai tersangka," sebut Benny.

"Penjelasan (Alexander) tadi, ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru dihitung kerugian. Ini kan nggak masuk di akal Pak. UU juga tak mengatakan demikian," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2