Fungsionaris Golkar Minta Jokowi Larang Airlangga Rangkap Jabatan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 13:52 WIB
Foto Ilustrasi (Dok pribadi)


Meski demikian, Syamsul mengatakan Airlangga memiliki hak untuk mempertahankan kursi Ketua Umum Golkar. Syamsul pun mengingatkan Airlangga untuk tahu diri.

"Menko Perekonomian Bung Airlangga Hartarto sebagai kader Partai Golkar punya hak untuk maju menjadi calon ketua umum. Tetapi di sisi lain Bung Airlangga harus tahu diri bahwa dia juga adalah seorang menteri atau pejabat publik yang harus tunduk pada aturan perundang-undangan seperti yang saya sampaikan di atas," ujarnya.

Syamsul bahkan menilai Jokowi akan menerima dampak politik dan hukum jika Airlangga tetap mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar. Rangkap jabatan menteri-ketum parpol juga dinilainya rawan konflik kepentingan.

"Sebagai ketua umum partai dan menteri, jelas rawan akan konflik kepentingan. Apalagi Kabinet Indonesia Maju yang oleh Presiden telah menargetkan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan ini harus berhasil. Untuk itu Menko Perekonomian yang membawahi 12 Kementerian teknis memerlukan waktu yang cukup untuk fokus dan optimal," ungkapnya.


Syamsul pun sekali lagi meminta Jokowi melarang para menterinya yang ingin rangkap jabatan. Menurut Syamsul, hal itu juga untuk menghindari agar Jokowi tak disalahkan karena melanggar UU.

"Sekali lagi kami meminta Presiden RI Pak Jokowi untuk dan atau memberikan larangan bagi pembantunya yang mau rangkap jabatan, terutama jabatan di pucuk pimpinan partai politik, sehingga Pak Presiden di awal perjalanan kepemimpinan tidak disalahkan karena melanggar UU," ujar Syamsul.

"Di samping hal ini penting guna menghindari adanya gugatan PTUN di kemudian hari oleh pihak-pihak lain," pungkasnya.
Halaman

(azr/gbr)