Bikin Kacau Pencoblosan Pilpres 2019, Ketua-Anggota KPU Batam Disanksi

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 24 Nov 2019 14:59 WIB
Sidang DKPP (dwi/detikcom)
Sidang DKPP (dwi/detikcom)
Jakarta - Ketua KPU Batam dan anggotanya dijatuhi sanksi teguran peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Majelis menilai KPU Batam menghambat proses pencoblosan Pilpres 2019.

"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Syahrul Huda selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Teradu II Zaki Setiawan, Teradu III Sudarmadi, Teradu IV Muhammad Sidik, dan Teradu V Muliadi Efendi, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam," putus majelis DKPP sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (24/11/2019).

Putusan DKPP itu dibacakan pada Jumat (22/11) kemarin oleh Ketua DKPP Harjono. DKPP menilai perbuatan anggota KPU Batam dan anggotanya mengakibatkan kekurangan surat suara dan keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kota Batam yang bertentangan dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.

KPU Batam berdalih hal itu karena terjadi keterlambatan pendistribusian logistik melebihi jadwal yang ditetapkan dengan alasan tidak memadainya luas gudang dan terbatasnya akses keluar-masuk dua gudang yang digunakan untuk pengepakan dan distribusi logistik Pemilu 2019.

"Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Para Teradu masih melakukan pengepakan dan distribusi logistik pada tanggal 17 April 2019 sehingga mengakibatkan beberapa TPS kekurangan surat suara," ujar majelis.

Dalam kasus itu, Sekretaris KPU juga diminta ke KPU Jakarta pada 16 April untuk mengambil kekurangan suara. Namun baru pulang sampai di Batam pada 17 April 2019 pukul 13.00 WIB dengan alasan ketinggalan pesawat.

"Tindakan para Teradu tidak maksimal dalam memastikan kelengkapan dan distribusi logistik Pemilu 2019 berjalan sesuai prosedur dan tahapan," ucap Harjono dengan anggota Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad dan Ida Budhiati.

Berkenaan tidak memadainya kondisi dua gudang logistik KPU Kota Batam, para anggota KPU tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawabnya selaku Anggota KPU Kota Batam dengan melimpahkan kesalahan kepada Sekretaris KPU. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang cukup.

"Para Teradu seharusnya memiliki perencanaan yang baik mengantisipasi permasalahan teknis yang muncul mengenai
tidak memadainya kondisi gudang logistik," ujar Harjono.

DKPP menilai tindakan Ketua dan anggota KPU Batam mengakibatkan kekacauan tahapan dan pemungutan suara di Kota Batam bertentangan dengan hukum dan etika.

"Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f, g, dan h juncto Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," pungkas Harjono.

Tonton juga Wacana Pilkada Asimetris Ala Tito Karnavian :

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)