DPR Aceh Pertanyakan Alasan Pemprov Tunda Pembangunan 1.100 Rumah Duafa

Agus Setyadi - detikNews
Minggu, 24 Nov 2019 12:14 WIB
Foto: Gedung DPR Aceh. (Agus Setyadi-detikcom)


Menurut Iskandar, pembangunan 1.100 rumah bersumber dari dana infaq Baitul Mal dengan pagu anggaran Rp 88 miliar. Nilai per-unit rumah yaitu Rp 80 juta.

"Masyarakat sudah pasti memiliki pertanyaan yang sama. Apalagi bagi mereka yang sekarang sangat berharap rumahnya bisa segera dibangun oleh pihak Baitul Mal. Kita berharap ada penjelasan yang objektif dan bisa segera dikerjakan demi kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.

Pemprov Sebut Dilanjutkan 2020
Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmad Raden, menyebutkan, penundaan pembangunan rumah duafa tersebut dilakukan karena waktu sudah tidak mencukupi. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memutuskan pembangunan ditunda dulu dan dilanjutkan pada 2020 mendatang.

"Bukan dihentikan, tapi ditunda. Karena kalau dilanjutkan tahun ini itu kemungkinan besar dan diperhitungkan waktunya tidak cukup untuk pembangunan. Jadi makanya ditunda daripada nanti rumahnya gak selesai," kata Rahmad saat dimintai konfirmasi detikcom.



Menurut Rahmad, rencana awal pembangunan 1.100 rumah tersebut dilakukan setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P). Namun setelah APBA-P selesai, pihak Baitul Mal harus menyelesaikan semua tahapan administrasinya.

"Ternyata dalam proses itu kita sudah menghitung-hitung gak cukup waktu lagi untuk dilaksanakan pembangunan makanya akhirnya ditunda," jelas mantan Kepala Biro Humas Pemprov Aceh ini.

Hingga saat ini, jelasnya, belum satupun rumah tersebut dibangun. Rencananya, pembangunan 1.100 rumah menggunakan dana infaq ini dilakukan di 23 kabupaten/kota di Aceh dengan jumlah bervariasi.

Pihak Baitul Mal, sebutnya, sudah melakukan verifikasi terhadap penerima rumah duafa. Tahun depan, tinggal tahap pembangunan saja.

"Jadi jangan ada anggapan nanti takut tahun 2020 orangnya akan berganti, gak. Tetap penerimanya yang itu. Kecuali mungkin rumahnya itu sudah dibangun oleh pihak lain," sebut Rahmad.



"Kan banyak institusi yang bangun rumah duafa baik pemerintah maupun swasta bisa juga pakai dana desa. Kalau rumahnya sudah dibangun dengan pihak lain artinya kita tidak akan bangun lagi," bebernya.
Halaman

(agse/rvk)