Round-Up

Pesan di Balik Pembubaran Jaksa Kawal Pembangunan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 22 Nov 2019 21:43 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Ari Saputra/detikcom)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Akhir kisah jaksa pengawal pembangunan berada di tangan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Program yang dulu digadang-gadang M Prasetyo semasa memimpin Korps Adhyaksa itu disebut banyak kebocoran.

Secara resmi, program itu bernama Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) serta memiliki cabang di tingkat provinsi dengan tambahan kata 'daerah' menjadi singkatan TP4D. TP4 berada di bawah kendali Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung, sedangkan TP4D di bawah komando kejaksaan tinggi (kejati).

Singkatnya, tim itu diisi jaksa-jaksa yang mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar tidak melangkahi aturan-aturan hukum yang berujung pidana. Namun, pada praktiknya, niat baik program itu tercederai seperti yang teranyar diusut KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).




Dalam OTT di Yogyakarta itu, ada dua jaksa yang dijerat KPK sebagai tersangka, yaitu Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah Gabriella Yuan Ana selaku pihak swasta.

KPK menduga Eka Safitra dan Satriawan membantu Gariella selaku Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Atas bantuan tersebut, jaksa Eka dan Satriawan diduga mendapat jatah uang. Kasus ini masih bergulir di KPK.

Burhanuddin selaku Jaksa Agung pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Prasetyo terang-terangan menyebut banyaknya kebocoran dari program itu. Pembubaran menjadi satu opsi untuk mengatasi persoalan.

"Memang banyak ada kebocoran. Kami akan coba buat analisis," ucap Burhanuddin saat sowan ke KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

Selepasnya, Burhanuddin membahas persoalan itu dengan Mahfud Md selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Apa hasilnya?



Mahfud turun gunung ke markas jaksa di Jalan Sultan Hasanuddin pada Rabu, 20 November lalu. Mahfud menyampaikan adanya kesepakatan dengan Burhanuddin untuk membubarkan program tersebut.

"Kalau satu hal yang agak substansial, tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan. TP4 itu artinya Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan," kata Mahfud saat itu.

Mahfud menyebut program ini banyak mudaratnya. Menurutnya, program pendampingan seperti itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya.




"Dulu ini (TP4D) dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk ambil keuntungan," jelas Mahfud.

"Ketika kepala daerah ingin membuat program pembantuan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, tapi ternyata tidak bersih," imbuhnya.

Menurut Mahfud, memang tidak semua kepala daerah berniat buruk terhadap program itu. Namun, karena sudah terlalu banyak oknum yang bermain, bahkan berlindung di TP4D itu, menurut Mahfud, program itu lebih baik dibubarkan.

"Ada juga pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4. Nah, hasil-hasil yang bagus ini dirusak oleh yang sedikit dilakukan oleh oknum bupati dan jaksa, sehingga pada akhirnya daripada mudarat, TP4 ini akan segera dibubarkan, akan segera dibubarkan, dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa," kata Mahfud.



Menanggapi itu, pihak Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan lagi arahan Jokowi. Moeldoko mengatakan Jokowi tidak ingin penegak hukum malah bermain dengan hukum untuk kepentingan pribadi.

"Intinya, Presiden kemarin sangat jelas, jangan aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi. Aparat itu justru harapan Presiden memberikan dukungan, pengawalan, dan lain seterusnya. Sehingga investasi yang berjalan di daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik," ujar Moeldoko, Jumat (22/11/2019).

Arahan Jokowi yang dimaksud saat ia memberikan sambutan pada acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di depan kepala daerah-aparat penegak hukum. Moeldoko mengatakan Jokowi ingin penegak hukum turut mengawal jalannya investasi.




"Jangan sampai kehadiran aparat justru makin bikin ruwet. Ini kira-kira evaluasi seperti itu yang dilakukan. Sehingga ke depan nanti harapannya semua aparat penegak hukum justru ikut mengawal jalannya investasi. Jangan menjadi faktor penghambat," katanya.

Sementara itu, Kejagung memastikan tetap mengawal pembangunan nasional meski program itu dibubarkan. Pembahasan terkait pembubaran TP4 ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja nasional Kejagung pada 3-6 Desember 2019.

"Melihat Inpres 1 Tahun 2016, kita dan Polri memang ditugaskan untuk mengamankan pembangunan nasional. Artinya, kita kan memang menjabarkan dalam program TP4, seandainya nggak ada TP4, kita (tetap) wajib mengamankan itu karena itu amanat dan tugas mulia dari pemerintah," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Mukri kepada wartawan di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019). (dhn/haf)