Round-Up

Pesan di Balik Pembubaran Jaksa Kawal Pembangunan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 22 Nov 2019 21:43 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Ari Saputra/detikcom)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Ari Saputra/detikcom)


Menanggapi itu, pihak Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan lagi arahan Jokowi. Moeldoko mengatakan Jokowi tidak ingin penegak hukum malah bermain dengan hukum untuk kepentingan pribadi.

"Intinya, Presiden kemarin sangat jelas, jangan aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi. Aparat itu justru harapan Presiden memberikan dukungan, pengawalan, dan lain seterusnya. Sehingga investasi yang berjalan di daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik," ujar Moeldoko, Jumat (22/11/2019).

Arahan Jokowi yang dimaksud saat ia memberikan sambutan pada acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di depan kepala daerah-aparat penegak hukum. Moeldoko mengatakan Jokowi ingin penegak hukum turut mengawal jalannya investasi.




"Jangan sampai kehadiran aparat justru makin bikin ruwet. Ini kira-kira evaluasi seperti itu yang dilakukan. Sehingga ke depan nanti harapannya semua aparat penegak hukum justru ikut mengawal jalannya investasi. Jangan menjadi faktor penghambat," katanya.

Sementara itu, Kejagung memastikan tetap mengawal pembangunan nasional meski program itu dibubarkan. Pembahasan terkait pembubaran TP4 ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja nasional Kejagung pada 3-6 Desember 2019.

"Melihat Inpres 1 Tahun 2016, kita dan Polri memang ditugaskan untuk mengamankan pembangunan nasional. Artinya, kita kan memang menjabarkan dalam program TP4, seandainya nggak ada TP4, kita (tetap) wajib mengamankan itu karena itu amanat dan tugas mulia dari pemerintah," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Mukri kepada wartawan di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).
Halaman

(dhn/haf)