Jakarta - KPK masih menunggu para menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). KPK mencatat masih ada enam, terdiri atas menteri dan wakil menteri, yang belum melaporkan LHKPN.

"Tapi ada sekitar 5 atau 6 menteri dan termasuk juga wakil menteri (belum lapor LHKPN). Terutama mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara. Karena sebelumnya di pihak di swasta gitu," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: ICW Sebut Ada 6 Menteri dan 2 Wamen Belum Laporkan LHKPN

Namun Febri tak menyebutkan secara rinci siapa para menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan LHKPN itu. Febri mengatakan para menteri dan wakil menteri memiliki batas waktu pelaporan LHKPN sampai Januari 2019. Febri berharap para pejabat negara itu segera melaporkan LHKPN-nya.

"Kami tunggu pelaporan LHKPN-nya yang belum melaporkan sama sekali. Meskipun belum melewati batas waktu ya. Kalau dilihat dari proses kemarin batas waktunya sekitar tanggal 20 Januari 2020. Jadi masih ada waktu bulan akhir November ini, Desember termasuk juga Januari," ujarnya.