Wacana Presiden 3 Periode Dinilai Hambat Estafet Kepemimpinan

Jakarta - Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut sempat ada usulan perubahan masa jabatan presiden sampai 3 periode. Pengamat politik Rico Marbun menilai usulan berkaitan dengan ide menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.

"Terkait dengan adanya wacana presiden 3 periode, menurut saya ini bukti adanya konsolidasi dan penguatan oligarki politik yang bisa mengancam fundamental nilai-nilai demokrasi Indonesia. Karena ide ini bertepatan juga dengan ide menghilangkan hak rakyat di daerah untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan diwakilkan oleh elite politik parpol di daerah," kata Rico saat dihubungi, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Gerindra: 2 Periode Sudah Final, Masa Jabatan Presiden Jangan Lama-lama

Menurut Rico, jabatan presiden 3 periode itu juga mempengaruhi estafet kepemimpinan nasional. Peluang politisi lain untuk naik ke pucuk pimpinan kekuasaan bisa terhambat dengan aturan itu.

"Jabatan presiden 3 periode berpotensi membunuh estafet proses regenerasi kepemimpinan politik nasional yang harusnya bisa terjadi di 2024. Bagaimana nasib Puan Maharani? nasib Ridwan Kamil, nasib AHY, nasib Ganjar Pranowo, nasin Anies Baswedan, nasib Muhaimin Iskandar, nasib tokoh-tokoh generasi reformasi lainnya? Jelas langkah mereka ke pucuk pimpinan nasional akan terhambat," ujarnya.

Selain itu, wacana itu juga akan mengganggu adaptasi pemimpin dengan perubahan situasi akibat kemajuan teknologi. Dia berpendapat, dibutuhkan pemimpin baru untuk menghadapi segala perubahan itu.