Rencana Anggaran DKI 2020 Defisit, DPRD Minta Anggaran Tak Penting Dipotong

Rencana Anggaran DKI 2020 Defisit, DPRD Minta Anggaran Tak Penting Dipotong

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 21 Nov 2019 12:35 WIB
Foto: M Taufik (Dwi Andayani/detikcom)
Foto: M Taufik (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah mendapat laporan rencana anggaran 2020 defisit Rp 10 triliun dari pemerintah provinsi. DPRD akan memotong beberapa anggaran yang dianggap tidak penting.

"Dari pembahasan komisi ini koordinasinya, laporan komisi telah ada perubahan ada Rp 97 triliun, padahal uangnya kita punya Rp 87 triliun. Itu dikoordinasikan. Ini tinggal disisir mereka aja. Urusan internal komisi," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).


Pemotongan itu akan dilakukan di rapat Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta. Di sana akan dijelaskan pula rasionalisasinya.

"Kan pembahasannya di Banggar minggu depan, Senin atau Selasa itu Banggar. Kan mereka ini kerja, rasionalisasi, mereka dikasih pedomannya," ucap Taufik.

Taufik meminta anggaran yang dianggap tidak terlalu penting untuk dipotong. Salah satunya seperti renovasi kantor kelurahan.

"Ada pengurangan ada penghapusan di sektor-sektor yang nggak terlalu penting yang bisa dikerjakan nanti. Misalnya begini, renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya (kantor) masih bisa dipakai nggak, kalau bisa ya sudah, ditunda tahun depan," kata Taufik.


Sebelumnya, rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020 telah selesai dibahas di tingkat komisi DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, menyebut ada selisih sebesar Rp 10 triliun antara kemampuan keuangan dan rancangan kegiatan.

"Dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya Rp 87,1 triliun, sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka Rp 97 triliun. Jadi kita masih harus mengurangi Rp 10 triliun," Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).



Tonton Blak-blakan William Aditya: Transparansi Harga Mati:

[Gambas:Video 20detik]


(aik/gbr)