Di Raker Komisi III, F-NasDem Dorong Kapolri Buat Regulasi Skuter Listrik

Di Raker Komisi III, F-NasDem Dorong Kapolri Buat Regulasi Skuter Listrik

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 19:33 WIB
Ilustrasi penggunaan skuter listrik. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Ilustrasi penggunaan skuter listrik. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Wakil Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta Polri segera membuat payung hukum terkait skuter listrik. Hal itu sebagai tindak lanjut atas kasus tabrak lari pengguna GrabWheels yang menewaskan dua orang.

"Kami mendorong kepolisian untuk segera membuat peraturan yang bisa menjadi payung hukum bagi skuter listrik ini. Terutama karena sebagai kendaraan bermotor, skuter listrik ini wajib diregistrasi ke kepolisian. Karena e-scooter ini bukan mainan, harus ada peraturannya," ujar Sahroni dalam rapat Komisi III bersama Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sahroni mengungkapkan sudah ada banyak negara, seperti Singapura, Jerman, dan Prancis, yang memiliki aturan terkait skuter listrik. Salah satunya mengenai larangan penggunaan skuter listrik di trotoar. Menurut Sahroni, peraturan tersebut sangat penting untuk menekan terjadinya kecelakaan.


"Kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengatur terkait skuter listrik ini, apakah akan dilarang seluruhnya, atau hanya di jalur-jalur tertentu. Yang pasti adalah kita harus memastikan aspek keamanannya terjamin," ujarnya.

Ahmad Sahroni
Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)

Politikus NasDem itu juga meminta Kapolri memastikan para pengguna skuter listrik mematuhi segala peraturan keamanan yang diberlakukan oleh pihak operator. Misalnya, pembatasan kecepatan pada 15 km/jam, kelengkapan lampu dan reflektor, serta kewajiban pengguna menggunakan helm.

Selanjutnya
Halaman
1 2