Menag Fachrul ke Peneliti di Kemenag: Perbanyak Riset Ancaman Radikalisme

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 18:36 WIB
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. (Jefrie/detikcom)
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. (Jefrie/detikcom)
Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta para peneliti di Badan Litbang dan Diklat Kemenag memperbanyak riset soal radikalisme. Menurutnya, gerakan pelemahan NKRI mengancam negara.

"Seiring hadirnya kebijakan berbasis riset, kita sebagai orang timur perbanyak riset kebijakan, riset isu-isu aktual tentang fenomena yang terus berubah, khususnya menyangkut intoleransi, ancaman radikalisme dan terorisme, gerakan pelemahan keutuhan NKRI dan masuknya paham-paham yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa Indonesia," kata Menag Fachrul Razi di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (20/11/2019).



Selain itu, dia meminta para peneliti di Kemenag melakukan riset terkait seni budaya hingga sosial. Dia ingin Badan Litbang dan Diklat berdampingan dengan unit eselon I agar ada kesinambungan dalam instansi kementerian.

"Badan litbang dan diklat hendaknya berjalan beriringan berdampingan dengan unit eselon I lainnya, menjemput bola dan koordinasi intensif agar terjadi sinergi yang berkesinambungan," ujarnya.





Dia berharap riset-riset yang dihasilkan mampu menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dirasakan masyarakat. Bukan sekadar hasil riset berisi penjelasan deskriptif semata dan tidak menjawab permasalahan yang ada.

"Hal itu perlu dicari data yang valid dan untuk menumbuhkan solusi dan strategi mengantisipasinya. Penelitian tidak cukup hanya sampai pada pengumpulan dan deskriptif data, tetapi harus memberi jawaban atas persoalan yang dihadapi," sambung Fachrul.



Dia kemudian menyinggung soal Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Fachrul ingin, jika masih terdapat persoalan regulasi yang belum selesai, Badan Litbang dan Diklat tetap berupaya melakukan penyelarasan soal penguatan riset kajian keagamaan.

"Namun demikian, selama belum ada kepastian bagaimana implementasi SDM dan lembaga pada kementerian dan lembaga diperlukan penyelarasan dan penguatan riset kajian keagamaan, sebagai mana amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional," tuturnya.




Simak juga video MUI Jatim Imbau Pejabat Tak Salam Semua Agama, Menag: Dasar Hukumnya Ada:

[Gambas:Video 20detik]



(jef/idn)