Usul Ombudsman Agar Larangan Polisi Pamer Kemewahan Bisa Efektif

Usul Ombudsman Agar Larangan Polisi Pamer Kemewahan Bisa Efektif

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 15:06 WIB
Adrianus Meliala (Foto: Ari Saputra)
Adrianus Meliala (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Polri meminta anggotanya untuk tidak pamer kemewahan di media sosial (medsos). Ombudsman Republik Indonesia memberikan beberapa usulan agar ini bisa efektif.

"Ya tentu kalo kita mau efektif ya nggak mungkin dong kalau hanya diikuti dengan, hanya berupa surat saja. Maka tadi kami mengusulkan beberapa hal untuk mendorong hal itu jadi efektif kan," kata Anggota Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala di Gedung Ombudsman, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019)


Adrianus memberikan beberapa usulan seperti mengaktifkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga membuat mekanisme indeks pembuatan anti suap. Selain itu, dia juga mengusulkan untuk mengubah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Dan juga mengaktifkan elemen pengawasan, salah satunya dengan cara tadi, membawa atau mengubah APIP bukan menjadi organisasi daerah atau lembaga, tapi organisasi pusat yang kemudian orang-orangnya ada di kementerian, lembaga, dan pemda," kata Adrianus.

Selain itu, Adrianus juga mengatakan bahwa ini adalah persoalan pola pikir atau mindset. Oleh sebab itu, pemikiran tidak pamer kemewahan harus dibiasakan tidak hanya di kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis tapi juga di kepemimpinan selanjutnya.

"Karena memang seyogyanya tidak hanya pada awal kepemimpinan Pak Idham saja ini dilakukan, disuarakan. Tapi juga setelah enam bulan, periode penggantinya juga begitu, kemudian seharusnya, tadi dalam rangka mengikis mindset ini sehingga kemudian menjadi berubah," jelas Adrianus.



Sebelumnya Polri mengeluarkan surat imbauan yang mengatur anggotanya menampilkan gaya hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Aturan itu tertuang dalam telegram dari Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Aturan ini diteken pada 15 November 2019.




Tonton juga video Hasil Investigasi Ombudsman di Peristiwa Blackout Jakarta:

[Gambas:Video 20detik]



(imk/imk)