Johan Budi Cecar Bawaslu soal Penanganan 2.798 Kasus Pelanggaran Pemilu

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 12:32 WIB
Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom
Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom
Jakarta - Anggota Komisi II F-PDIP Johan Budi menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rapat kerja bersama Komisi II. Johan juga menyinggung soal wibawa lembaga.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Johan awalnya menanyakan kepada Bawaslu soal 2.798 kasus pelanggaran pemilu yang menurutnya tidak dia temukan di pemberitaan media.

"Yang saya dengar justru ada yang tertangkap money politic, kemudian hilang, tidak masuk dalam ranah tindak pidana pemilu. Saya tidak tahu menguapnya ke mana, pendekatan hukum ini ada peran Bawaslu di sini. Saya ingin mengetahui, 2.700 ini jumlah yang tidak sedikit," ujar Johan.


Johan juga bertanya kepada DKPP soal pelanggaran manipulasi suara yang dilakukan penyelenggara pemilu. Johan menanyakan apa konsekuensi pelanggaran itu terhadap hasil pemilu.

"Saya tahu memang DKPP hanya ngurusi persoalan KPU sama Bawaslu, tapi bagaimana dampaknya? Karena kalau ada kesimpulan DKPP bahwa ada anggota KPU, KPUD, atau Bawaslu yang melakukan manipulasi suara ini, bukan tindak pidana pemilu ini pak, itu seperti apa pak?" tanya Johan.

"Jangan sampai apa yang dilakukan oleh DKPP itu hanya sekadar untuk KPU dan Bawaslu saja, tetapi tidak punya dampak terhadap itu," lanjut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2