Kapolri Janji Terus Cari Penyiram Air Keras ke Novel di Raker Komisi III

Kapolri Janji Terus Cari Penyiram Air Keras ke Novel di Raker Komisi III

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 12:00 WIB
Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Idham Azis (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)
Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Idham Azis (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)
Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis melaporkan soal perkembangan kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan. Idham berjanji akan terus mencari pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.

Hal itu disampaikan Idham dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Idham mengatakan penyidikan suatu kasus bergantung pada alat bukti yang ada, sehingga pengungkapannya ada yang sulit, tapi ada pula yang mudah.

"Dalam kasus penyiraman air keras terhadap korban Saudara Novel Baswedan, Polri telah bekerja secara maksimal, melakukan langkah-langkah penyidikan dengan berkoordinasi dengan pihak eksternal, seperti KPK, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, para pakar nasional, bahkan dengan kepolisian Australia AFP," kata Idham.



Idham kemudian memaparkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Polri untuk mengungkap kasus Novel. Misalnya, pemeriksaan 73 saksi, pemeriksaan terhadap 38 titik CCTV di sekitar lokasi yang berkoordinasi dengan AFP, pemeriksaan daftar tamu hotel serta penghuni kontrakan dan kamar kos di sekitar TKP.

"Pemeriksaan terhadap 114 toko kimia yang berada pada radius 100 km dari TKP, rekonstruksi wajah yang diduga pelaku, mengamankan 3 orang saksi yang dicurigai dan memeriksa alibi mereka dan dengan hasil tidak terbukti, mempublikasikan sketsa wajah dan mencari orang yang dicurigai sebagai pelaku, membuka media hot line 24 jam dengan nomor 0813398844474 dan menindaklanjuti setiap info yang masuk. Membentuk tim pengawas internal untuk melaksanakan audit terhadap proses penyidikan, berkoordinasi dan membuka ruang komunikasi dengan pihak eksternal, yaitu KPK, Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman," paparnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2