KPK Jawab Tito: Tanpa OTT di Daerah, Biaya Politik Tak Diperhatikan Serius

KPK Jawab Tito: Tanpa OTT di Daerah, Biaya Politik Tak Diperhatikan Serius

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 22:31 WIB
Febri Diansyah. (Foto: Ari Saputra)
Febri Diansyah. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - KPK merespons penyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut OTT kepala daerah bukan hal yang luar biasa. KPK justru menilai, pengungkapan kasus korupsi di daerah bisa menunjukkan pendanaan politik yang besar.

"Jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (18/11/2019).



KPK mengatakan, saat ini ada 120 kepala daerah diproses KPK, 49 di antaranya terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebut pengungkapan kasus korupsi bisa menunjukkan kondisi di daerah memang rawan terjadi suap.

Selain penindakan itu, Febri mengatakan KPK juga melakukan berbagai upaya pencegahan. Program-program pencegahan itu mulai menggagas koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP hingga pencegahan di sektor politik termasuk terkait pendanaan politik.

"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah. Selain itu, yang terpenting adalah agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2