Round-Up

Narasi Provokasi di Riuh Penggusuran Sunter

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 21:38 WIB
Penggusuran di Sunter (Foto: Pradita Utama)
Penggusuran di Sunter (Foto: Pradita Utama)

Pemkot Jakut Sebut Ada Provokasi

Pemkot Jakut menegaskan sosialisasi sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. Warga setuju pindah namun ada yang memprovokasi. Siapa?

"Sebelum penataan, sosialisasi telah dilakukan sejak September lalu. Kolaborasi dengan sebagian besar warga untuk pemindahan telah dilakukan agar berlangsung damai. Namun, sebagian warga yang menyewakan lahan secara ilegal justru memprovokasi situasi damai tersebut," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, dalam keterangan tertulis yang diunggah di situs Pemprov DKI, Senin (18/11/2019).



Ali menyebut sosialisasi sudah dilakukan telebih dahulu sejak 18 September 2019 oleh Lurah Sunter Agung dan Sunter Jaya (Jalan Agung Perkasa 8 adalah Batas Administratif Wilayah kelurarahan tersebut). Mereka telah memberikan surat imbauan kepada warga yang menghuni / menduduki tanpa keterangan Hak Kepemilikan Tanah untuk mengosongkan lokasi tersebut lantaran akan dilakukan penataan saluran air, pedestrian, dan pembangunan jalan.

Narasi Provokasi di Riuh Penggusuran SunterFoto: Penggusuran di Sunter (Dok. Pemprov DKI)


Proses sosialisasi dilanjutkan dengan membuka ruang dialog dan mendata warga Jalan Agung Perkasa 8 sesuai kebutuhan, seperti pemindahan anak warga yang masih sekolah, menyiapkan rusun untuk relokasi, dan menyiapkan tenaga kendaraan angkut bila diperlukan untuk membantu warga memindahkan barangnya. Ali mengatakan warga menyambut baik upaya ini. Mereka bersedia membongkar sendiri bangunannya yang dibantu oleh petugas Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk kemudian dipindahkan ke rusun.


Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan PLN Area Tanjung Priok dalam melaksanakan Operasi Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) dan menemukan 18 Penyambungan Tenaga Listrik Tanpa Izin PLN, sehingga dilakukan pemutusan dan proses hukum. Surat Peringatan pun telah diberikan.

"Namun, melihat kondisi lapangan bahwa warga penghuni Jalan Agung Perkasa 8 tak kunjung menunjukkan itikad untuk segera mengosongkan lokasi yang akan dilakukan penataan, maka dilaksanakan rapat koordinasi UKPD bersama Forkopinko Jakarta Utara, menetapkan dan menugaskan Kasatpol PP Kota Jakarta Utara dan Camat Tanjung Priok serta UKPD terkait, untuk melaksanakan Penertiban Terpadu sebagaimana diatur pada Pergub No. 118 Tahun 2016," ungkap Ali.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4