Mendagri Minta Ada Kajian soal Daerah Siap-Tak Siap Pilkada Langsung

Mendagri Minta Ada Kajian soal Daerah Siap-Tak Siap Pilkada Langsung

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 14:57 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta ada kajian akademik dalam mengevaluasi pilkada langsung agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tito ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada.

"Kemudian, kalau seandainya dianggap bahwa sistem pilkada langsung ini dalam temuan kajian akademik dianggap lebih banyak negatifnya, berarti harus ada sistem yang lain, salah satunya sistem asimetris sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat Index Democratic Maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.


"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujarnya.

Karena itulah, Tito mengatakan ada alternatif pilkada dengan sistem asimetris. Hal itu dikarenakan kesiapan setiap daerah menghadapi pilkada langsung berbeda-beda.

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ungkap Tito.

Selanjutnya
Halaman
1 2