Pakar Hukum Ingatkan DPR Libatkan Banyak Pihak Bahas RUU KUHP

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 17 Nov 2019 17:01 WIB
Diskusi RUU KUHP (Yulida/detikcom)
Diskusi RUU KUHP (Yulida/detikcom)


Selain itu, ia meminta waktu pembahasan harus cukup untuk partisipasi, bukan sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi dan partisipasi itu berbeda, sosialisasi itu barangnya sudah jadi, tapi kalau partisipasi berarti mengundang untuk membahas.

Selain itu dia meminta pembahasan RUU KUHP dilakukan secara transparan. Misalnya, jika ada usulan masyarakat sipil yang ditolak, DPR ataupun pemerintah menjelaskan alasan penolakan itu.

"Bukan sosialisasi tapi partisipasi, bisa saja ada simulasi misalnya, oleh para pemangku kepentingan, dan harus transparan pembahasannya. Jadi harus jelas, misalnya mengapa masukan dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) nanti ditolak. Ada akuntabilitas kepada kita sebagai orang-orang yang diwakili," sambungnya.


Ia mendorong pemerintah memperbaiki cara pembahasan RUU KUHP, terutama berkaca pada periode DPR lalu yang justru menimbulkan gejolak. Dia meminta pemerintah berkomitmen mengajak masyarakat untuk mendengarkan masukan terkait RUU KUHP.

"Jadi apakah kami tidak mau ada KUHP baru? tidak. Jadi kami sepakat dengan pak Menteri untuk bertekad menyelesaikan KUHP ini, tetapi mari kita ubah cara pembahasannya. Kita yang akan terikat, jadi kita harus terlibat," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI sedang menyusun jadwal sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Ketua Komisi III DPR Herman Hery menyebut masih ada peluang pembahasan kembali pasal-pasal yang tertuang dalam RUU KUHP.

"Nanti kalau dalam sosialisasi ada hasil yang menurut kita substansinya sangat prinsip, bisa kita pikirkan. Kan negara ini tidak semuanya harus saklek hitam-putih. Kita lihat hasil dari sosialisasi, kita bisa dapat masukan. Saya kira itu," kata Herman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Halaman

(yld/fdu)