detikNews
2019/11/17 09:38:32 WIB

Komisi VIII Soroti Beda Pandangan Menko PMK-Menag Soal Sertifikat Nikah

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Komisi VIII Soroti Beda Pandangan Menko PMK-Menag Soal Sertifikat Nikah Yandri Susanto (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyinggung perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal sertifikat nikah. Yandri menilai para menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu koordinasi.

"Tadi saya baca berita Menteri Agama tidak setuju kalau sertifikat. Di antara menteri aja nggak ada koordinasi ini kelihatannya, menterinya Pak Jokowi ini. Menko PMK mengatakan perlu sertifikat dengan kursus, nah Menteri Agama sampaikan boleh kursus, tapi nggak perlu sertifikat. Saran saya, di antara menteri-menteri Pak Jokowi koordinasi yang baik dulu lah sebelum dilontarkan ke publik," kata Yandri kepada wartawan, Minggu (17/11/2019).


Jika benar wacana kursus dan sertifikat nikah itu akan diterapkan di tahun 2020, Yandri meminta DPR dilibatkan. Politikus PAN itu menilai ada banyak hal terkait sertifikat nikah yang perlu dikonsultasikan ke DPR.

"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, saya kira perlu dikonsultasikan ke DPR. Terus yang bertanggung jawab menandatangani sertifikat itu siapa? Parameter mereka dapat sertifikat itu apa? Terus sanksinya kalau mereka nggak tunduk dengan hasil kursus itu bagaimana?" ujarnya.


Yandri mengaku senang saat Menag Fachrul menyampaikan kualitas kursus pranikah akan ditingkatkan tanpa berujung pemberian sertifikat. Namun, jika Menko Muhadjir tetap membuat kebijakan sertifikat nikah, Yandri menyebut pihaknya akan memanggil dua menteri itu dalam rapat di Komisi VIII.

"Tapi kalau pemerintah nanti mungkin Menkonya manggil Menteri Agama harus ikut Menko, berujung dengan sertifikat (nikah), ya tentu kami dari Komisi VIII, saya nanti akan coba bicara dengan para pimpinan dan anggota, mungkin kami buat di rapat internal, bisa jadi nanti kami minta klarifikasi langsung dengan Menko PMK sama Menteri Agama," ungkap Yandri.

"Tapi saya yakin, dengan Menteri Agama menyampaikan tadi, itu akan dikaji kembali oleh Menko. Sekali lagi di antara mereka belum ada koordinasi yang baik nih," lanjut dia.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com