Komisi VIII Soroti Beda Pandangan Menko PMK-Menag Soal Sertifikat Nikah

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Minggu, 17 Nov 2019 09:38 WIB
Yandri Susanto (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)
Yandri Susanto (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)

Wacana soal sertifikat nikah ini menurut Yandri tidak perlu buru-buru disampaikan ke publik. Yandri pun meminta pemerintah mengkaji ulang wacana tersebut, termasuk untung dan ruginya.

"Jadi menurut saya tidak perlu terlalu buru-buru lah di-publish ke publik. Coba dikaji dulu di internal pemerintah, mudarat dan manfaatnya apa, gaduh nggak. Kalau kursusnya atau nasihat perkawinan atau pembekalan orang sebelum menikah, saya 1.000 persen setuju. Tapi kalau berujung harus mereka antara dapat atau nggak dapat sertifikat, yang mengatakan layak atau tidak layak mereka menikah, saya nggak setuju. Itu terlalu jauh negara mencampuri area private pribadi-pribadi anak bangsa," tutur Yandri.



Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan akan mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah. Sertifikat itu diberikan terkait edukasi kesehatan agar pasangan mantap menjalani kehidupan pascamenikah.

Muhadjir mengatakan pentingnya edukasi untuk calon pasangan yang akan menikah agar bisa mengaplikasikan pendidikan itu saat sudah menikah dan memiliki anak. Karena itu menurutnya perlu adanya sertifikasi nikah bagi para calon orang tua khususnya calon Ibu.

"Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan. Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat," ucap Muhadjir di Sentul SICC, Bogor, Rabu (13/12).


Namun, Menag Fachrul Razi punya pandangan berbeda. Fachrul mendukung program pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah, namun menyebut program itu tidak mesti ada sertifikatnya.

"Nggak, nggak, bukan sertifikat. Kalau kita sih... Kita nggak namakan sertifikat. Kalau sertifikat seolah-olah orang yang dapat sertifikat boleh kawin, kalau yang nggak, nggak (boleh nikah)," ujar Fachrul di Hotel Grand Sahid Jaya Hotel, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11).


Jokowi Restui Sertifikat Tanah 'Disekolahkan', Asal...

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(azr/idn)