Rencana Jalan Berbayar di Margonda-Kalimalang Dinilai Bisa Urai Kepadatan di DKI

Faiq Hidayat - detikNews
Sabtu, 16 Nov 2019 07:02 WIB
Foto: Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan (Yulida/detikcom)


Azas mencontohkan jalan berbayar di Singapura yang hasilnya untuk mengembangkan fasilitas publik. Bahkan, kata dia, di Singapura, semakin tinggi tingkat kepadatan maka pengendara juga akan semakin tinggi membayar.

"Kalau di singapura hasil dipakai mengembangkan fasilitas publik, uang dari ERP. Makanya sistem tergantung demand, kalau Singapura lagi demand tinggi bayar mahal, tingkat kepadatan, tinggi bayar mahal. Misalnya di Jalan lagi tinggi demand dan padet, tinggi bayar, kalau tidak padat bayar turun, tarif biaya besaran tidak flat tergantung kepadatan," tutur dia.



Sebelumnya, BPTJ memastikan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Selanjutnya untuk daerah perbatasan Jakarta dan Bekasi, BPTJ menyebutkan Kalimalang akan menjadi daerah yang diterapkan aturan jalan berbayar tersebut.

"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing-masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok, dan Tangerang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono seperti dilansir Antara, Jumat (15/11).
Halaman

(fai/mae)