detikNews
2019/11/15 13:18:01 WIB

Pegiat Antikorupsi Temui Pimpinan KPK Bahas Rencana Gugatan UU KPK ke MK

Zunita Putri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pegiat Antikorupsi Temui Pimpinan KPK Bahas Rencana Gugatan UU KPK ke MK Foto: Fickar Hadjar dkk datangi Gedung KPK bahas gugatan UU KPK (Zunita-detik)
Jakarta - Sejumlah tokoh pegiat antikorupsi menemui pimpinan KPK untuk memberi dukungan usai pemerintah merevisi UU KPK. Para tokoh ini juga berdiskusi tentang rencana pengajuan judicial review (JR) atas UU baru KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tokoh yang bertemu dengan pimpinan KPK antara lain mantan Pansel KPK Betti Alisjahbana, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Toeti Heraty N Rooseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Anton Doni, Ismid Hadad, M Jasin, Abdul Fickar Hadjar, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Kurnia Ramadhana. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Kantor KPK.

"Tadi kami memberikan dukungan moral pada pimpinan KPK dan seluruh jajaranya agar tetap fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Betti di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).



Betti mengatakan pertemuan itu membahas upaya percepatan agar Presiden Jokowi mengrluarkan Perppu atas UU KPK 19/2019. Betti juga meminta agar KPK terus melakukan upaya pemberantasan korupsi meski UU baru sudah berlaku.

"Kami juga mengupayakan agar Perppu KPK bisa keluar, kami juga merencanakan untuk mengajukan judicial review. Jadi itu bentuk-bentuk dukungan kami. Dan pada intinya kami ingin agar KPK terus kuat, KPK terus melakukan upaya-upaya di dalam mencegah dan memberantas korupsi kami akan terus mendukung mereka," tegas Betti.

Selain itu, pengamat hukum Abdul Fikar Hadjar yang juga hadir di pertemuan itu mengatakan kedatanganya kali ini untuk memberikan dukungan penuh pada KPK. Dia meminta masyarakat juga mengawal KPK hingga Perppu diterbitkan.

"Karena itu kemudian kita datang ke sini mendukung KPK, paling tidak kita ingin memberitahu bahwa kita satu-satunya jalan sekarang yang terbuka untuk kita adalah mengajukan judicial review. Karena wacana tentang Perppu itu sudah banyak," kata Abdul Fikar.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com