Kursus Pranikah Akan Diwajibkan, Komnas Perempuan Minta Kurikulum Kesetaraan

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Jumat, 15 Nov 2019 06:09 WIB
Ilustrasi (Foto: Thinkstock)
Ilustrasi (Foto: Thinkstock)
Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah yang nantinya akan diisi juga kursus pranikah antara suami dan istri. Wacana tersebut didukung Komnas Perempuan.

"Kalau melihat tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga, maka dikehendaki oleh Komnas Perempuan," kata Komisioner Perempuan Imam Nahe'i, kepada detikcom, Kamis (14/11/2019).


Meski demikian, Imam menyoroti kurikulum dalam kursus pranikah tersebut. Pihaknya ingin kurikulum mengajarkan keseatraan antara suami dan istri yang adil.

"Narasi yang didukung Komnas Perempuan adalah ketahanan keluarga itu penting. Dari ketahanan bangsa, tetapi isinya adalah dengan membangun sistem perkawinan yang setara, adil," jelas Imam.

Imam mengaku masih banyak kampanye terkait domestikasi perempuan yang akan menikah. Dia tidak setuju dengan kampanye tersebut.

"Sekarang ini kan ada perebutan narasi soal, ketahanan keluarga. Ada satu kelompok. yang membangun narasi ketahanan keluarga itu kalau perempuan didomestikasi, dirumahkan. Kemudian mengikuti hukum perkawinan lama lah. Mengurusi rumah, nah ini narasi untuk membangun ketahanan keluarga, itu Komnas Perempuan tidak mendukung narasi yang seperti itu," ucapnya.


Selanjutnya
Halaman
1 2