Pengacara Ungkit Kasus Bendera HRS: Penyidik Saudi Banyak Tanya Soal Jakarta

Pengacara Ungkit Kasus Bendera HRS: Penyidik Saudi Banyak Tanya Soal Jakarta

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 14 Nov 2019 17:25 WIB
Habib Rizieq Syihab (dok. detikcom)
Habib Rizieq Syihab (dok. detikcom)
Jakarta - Pengacara Habib Rizieq Syihab (HRS), Sugito Atmo Prawiro, masih yakin ada pihak dari Indonesia yang memohon pencekalan ke pihak Arab Saudi. Dia mengatakan HRS lebih banyak ditanya soal masalah di Jakarta dibanding kehidupan Arab Saudi.

"Karena dari beberapa kali kesempatan (HRS diperiksa) dengan penyelidik Saudi, itu semua pertanyaan bukan menyangkut keamanan di Saudi. Tapi menyangkut keamanan di Indonesia. Dia sudah jelaskan satu persatu bahwa dua kasusnya sudah SP3, yang lainnya belum projustisia," kata Sugito saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).

Dia mengatakan saat itu Rizieq menggunakan penerjemah yang diakui Saudi agar pemeriksa percaya. Dia heran karena banyaknya info yang dipunya otoritas Saudi soal kehidupan HRS di Jakarta.

"Ya. Kalau soal bendera tauhid yang ada di temboknya, 'bukan saya yang pasang kok. Bisa dicek'. Tapi di Jakarta yang ditanyakan. Kok tahu semua? Yang memberikan info ini siapa? Jangan-jangan satu kesatuan dan yang mengajukan agar HRS tak bisa keluar dari Saudi," kata dia.


HRS diketahui pernah bermasalah karena ada bendera tauhid yang terpasang di tembok belakang rumahnya di Arab Saudi. Selain itu, HRS juga pernah jadi tersangka di kasus dugaan chat mesum yang ditangani Polda Metro Jaya dan dugaan penghinaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar. Namun kasus ini sudah di-SP3.

Dia menilai pencekalan HRS terkait politik. Menurutnya, HRS bisa saja pulang ke Indonesia bila permohonan cekal dicabut.

"Sebenarnya sekarang itu clue-nya ada di RI bukan di Saudi. Intelijen Saudi cuma alat saja. Kalau permintaan dicabut pasti HRS bisa pulang. Kalaupun misalnya permohonan cekal dicabut, HRS bisa pulang," kata dia.


Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan surat yang ditunjukkan Habib Rizieq Syihab (HRS) bukan surat pencekalan. Mahfud meminta ditunjukkan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pencekalan HRS.

Selanjutnya
Halaman
1 2