Round-Up

Akankah Ahok Keluar dari PDIP?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Nov 2019 21:35 WIB
Ahok saat bergabung di PDIP. (Foto: Istimewa)
Ahok saat bergabung di PDIP. (Foto: Istimewa)


Komarudin menganggap sosok seperti Ahok pantas memimpin BUMN. Dia berpendapat, kinerja Ahok sudah terbukti saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jakarta yang dulu militer saja tak bisa urus dia tertibkan dalam waktu tidak sampai lima tahun. Yang sekarang kita nikmati ini kan tidak terlepas dari kapasitas dan ketegasan Ahok dalam memimpin," jelasnya.

Komarudin lantas memastikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan mengizinkan Ahok memimpin BUMN. Anggota DPR RI itu memandang BUMN memang memerlukan pemimpin yang sedikit 'gila'.

"Pasti Ibu (Mega) setuju. Apalagi BUMN yang amburadul kan perlu orang-orang yang sedikit gila, gila positif ya. Gila positif seperti Ahok itu penting untuk menertibkan," ungkapnya.


Namun pihak Istana berkata lain. Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Ahok harus mengundurkan diri dari partai jika ingin masuk BUMN.

"Pak Ahok, kalau tidak keliru, apakah bergabung partai politik. Nah, beliau, kalaupun mau masuk BUMN, harus mengundurkan diri. Karena di BUMN ada surat semacam pakta integritas itu tidak boleh dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Fadjroel belum mengetahui secara rinci informasi tentang bergabungnya Ahok ke BUMN. Dia mengatakan syarat-syarat secara umum tidak ada masalah, termasuk status mantan terpidana Ahok.

"Tidak, persyaratan itu secara langsung di dalam ketika kita dipanggil masuk di dalam dekom atau direksi. Tapi menurut saya sih, tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan gratifikasi atau korupsi, itu tentu menjadi halangan bagi BUMN untuk berkembang," jelasnya.

Halaman

(idn/knv)