detikNews
2019/11/13 07:46:29 WIB

Soal Evaluasi Pilkada, Komisi II DPR Minta Praktik Politik Mahar Dipidana

Arief Ikhsanudin - detikNews
Halaman 1 dari 3
Soal Evaluasi Pilkada, Komisi II DPR Minta Praktik Politik Mahar Dipidana Saan Mustopa (Foto: Mochamad Solehudin).
Jakarta - Komisi II DPR RI setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung tetap digelar dengan beberapa evaluasi teknis. Salah satu perbaikan yang harus dilakukan yaitu menghilangkan biaya politik mahal.

"Pilkada langsung harus dipertahankan sambil kita upaya memperbaiki. Contoh, selalu dikeluhkan biaya politik mahal. Biaya politik mahal ini banyak komponen, salah satunya tidak tertulis, terkait soal untuk mendapatkan dukungan rekomendasi," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, saat dihubungi detikcom, Selasa (12/11/2019) malam.

Bagi Saan, jual beli rekomendasi atau biasa dikenal dengan mahar, perlu ditertibkan. Harus dibuat peraturan politik uang kepada bakal calon sebelum penetapan peserta pemilu oleh KPU.

"Itu pidana ditarik tidak hanya saat calon ditetapkan KPU, pra atau proses mendapat rekomendasi juga dipidana. Karena di situlah jual beli rekomendasi kursi. Itu harus dikenai pidana. Ini yang perlu dievaluasi soal biaya mahal," ucap Saan.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com