detikNews
2019/11/12 09:50:40 WIB

Soal Penggantian Istilah Radikalisme, BNPT: Usul Tidak Wajib

Eva Safitri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Soal Penggantian Istilah Radikalisme, BNPT: Usul Tidak Wajib Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris (Foto: Mukhlis Dinillah-detikcom)
Jakarta - DPR mengusulkan agar istilah radikalisme diganti karena dinilai menyudutkan agama tertentu. Menyikapi hal itu, BNPT akan mempertimbangkannya mesti tidak wajib dilakukan.

"Itu kan usul, usul itu bukan sesuatu yang wajib. UU Nomor 5 Tahun 2018 (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) baru ditetapkan, yang namanya usul ya tentu ada dua, dipertimbangkan diterima atau memlanjutkan usul radikal yang ada. Undang-undang itu sudah menegaskan jadi mungkin nanti ada pertimbangan atau catatan sendiri kalau harus diganti " ujar Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, ketika dihubungi, Senin (11/11/2019) malam.


Menurut Irfan, tidak ada yang negatif dari istilah radikalisme. Istilah yang berkata dasar radix itu justru bermakna positif. Hanya saja kata Irfan,kurang adanya sosialisasi. Sehingga mainset seseorang tergiring mengikuti arah negatif.

"Kalau misalnya beberapa tokoh bangsa melihat radikal itu tidak cocok diksinya karena radikal itu ada positifnya, makna positifnya itu kan radiks, radiks kan itu positif, cuma karena kita tidak cukup kuat mensosialisasikan kegunaan oleh beberapa situs yang bermuatan negatif, akhirnya terkesan radikal negatif, jadi kita tergiring untuk mengikuti maunya orang orang yang tidak setuju dengan negeri ini," katanya.

Irfan mengatakan lebih baik istilah radikalisme itu disosialisasikan, daripada harus mengubah nama. Masih banyak menurutnya program yang harus dilakukan daripada mengubah istilah.

"Yang paling utama bagi kita bagi semua adalah mensosialisasikan UU Tindak Pidana Terorisme itu dan melihat sisi positif bahwasannya radikal itu berfikir komprehensif sampai ke akar-akar. Tapi karena sudah terbangun opini radikal itu negatif, jadi seolah-olah kita ikut menguatkan negatifnya radikal. Tidak selesai masalah kalau misalnya tiba-tiba baru diusul baru direncanakan langsung harus diganti. Masih banyak program lain yang lebih penting kita lakukan, penanggulangan penanggulangan sosialisasi, pencerahan ke masyarakat," ujarnya.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com