PDIP soal Aturan Pilwalkot: DPC Ranahnya Menjaring, DPP Memutuskan

PDIP soal Aturan Pilwalkot: DPC Ranahnya Menjaring, DPP Memutuskan

Zunita Putri - detikNews
Senin, 11 Nov 2019 19:38 WIB
DOK.detikcom/Arif Wibowo/Foto: Ari Saputra
DOK.detikcom/Arif Wibowo/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyebut DPP PDIP melanggar peraturan jika merekomendasikan nama di luar hasil penjaringan. Wasekjen PDIP Arif Wibowo menjelaskan mekanisme pemilihan pencalonan Pilkada 2020.

"Aa peraturan partai nomor 24 tahun 2017, tentang penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Ada kewenangan yang diatur di partai tersebut, pertama adalah kewenangan DPC, DPC kewenangannya menjaring, dijaring itu ya mendaftar. Kemudian baru berikan formulir dan seterusnya. Tapi dia tidak menyaring," jelas Arif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Arif, DPD berwenang menyaring di proses fit and proper test. Keputusan disebut tetap berada di DPP.

"DPD, DPP punya kewenangan menyaring, DPD kewenangannya menyaring hanya sebatas fit and proper test, tetapi itu tidak ambil keputusan. Jadi untuk mendaftar ada 3 pintu, pintu DPC, pintu DPD, pintu DPP, yang menyaring adalah finalnya DPP, DPC tidak punya kewenangan menyaring," tegasnya.




Arif menjelaskan DPP tidak melanggar aturan jika mengusung seseorang tanpa melalui proses penjaringan atau di DPC. Sebab, pintu mendaftar Pilkada itu ada tiga.

"Ndak, ndak (melanggar peraturan) pintunya kan ada 3 pintu. Pendaftaran 3 pintu sampeyan nggak bisa daftar di DPC boleh di DPD, DPD nggak bisa daftar boleh di DPP," jelasnya.

Dia mengatakan paling cepat DPP akan memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan di Pilkada 2020 pada 10 Januari mendatang. Terkait pencalonan Gibran, Arif mengatakan DPP hingga saat ini belum memutuskan.

"Segala kemungkinan ada (Gibran dicalonkan) emang belum ada pembicaraan apapun di DPP, kan ada syarat administratif dipenuhi, kesanggupan dia, terus apa emang betul elektabilitasnya bagus? Belum kita survei. Jadi banyak syarat dan banyak variabel terhadap rekomendasi dijatuhkan ke siapa," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyebut DPP PDIP melanggar peraturan jika merekomendasikan nama di luar hasil penjaringan. Dia juga menyindir Gibran yang memilih jalur 'bypass' langsung bertemu petinggi partai di tingkat DPP.

"Sekarang gini, tinggal DPP saja, membuat aturan itu mau dipakai atau enggak. Kalau DPP membuat aturan tidak dipakai ya selesai partai. Berarti melanggar peraturan partai nomor 24 Tahun 2017, gitu aja," kata Rudy saat ditemui di Solo, Senin (11/11).


Simak juga video "Bertemu PKS Diributkan, NasDem Iri dengan Pertemuan PDIP-Gerindra" :

[Gambas:Video 20detik]

(zap/fdn)