Bali Undang Investor Ikuti Beauty Contest Atasi Polemik Sampah TPA Suwung

Bali Undang Investor Ikuti Beauty Contest Atasi Polemik Sampah TPA Suwung

Aditya Mardiastuti - detikNews
Senin, 11 Nov 2019 13:04 WIB
Gubenur Bali Wayan Koster Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom
Gubenur Bali Wayan Koster Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom
Denpasar - Urusan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung, Denpasar, Bali masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengadakan kontes dan mengundang para investor untuk menyelesaikan problematika ini.

"Pemerintah Provinsi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat akan melakukan beauty contest dalam menentukan pihak yang sanggup membangun infrastruktur pengolahan sampah dengan biaya investasi paling murah, teknologi yang diperlukan, dan ramah lingkungan, sehingga bisa meminimumkan beban pembiayaan dari APBN dan APBD," kata Gubenur Bali Wayan Koster dalam sambutannya di DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Senin (11/11/2019).

Koster mengatakan kontes ini bakal terbuka untuk umum. Ajang kontes ini bakal dibuka pada tahun 2020 mendatang.

"Itu ya kontes ada ABCD, mana yang baik itu yang dimenangin. (Dimulai) 2020, peserta terbuka," ujar Koster usai rapat.

Dalam paparannya, Koster menyampaikan Denpasar selama ini menyumbang 815 ton sampah per hari, Badung menyumbang 127 ton sampah per hari. Sementara Gianyar 85 ton per hari dan Tabanan 4 ton per hari. Kabupaten Gianyar dan Tabanan sejak 2018 lalu sudah berhenti mengirim sampah ke TPA Suwung.

Dia menambahkan jumlah sampah itu tak sebanding dengan tenaga maupun peralatan operasional untuk pemadatan sampah. Di antaranya Denpasar menyiapkan dua unit alat berat (eksavator, dan 1 buldoser) dengan 10 tenaga kerja untuk mengatur keluar masuk truk sampah. Sedangkan Badung menyiapkan 1 eksavator yang sering rusak dan 1 tenaga operasional.

"Pantas masyarakat di sana ribut karena bau," cetusnya.

Koster mengatakan pihaknya sudah menyediakan bantuan 1 eksavator dan 1 truk konverter untuk Pemkot Denpasar pada 30 Oktober 2019. Pemprov juga sudah menugaskan 30 orang untuk mengatur keluar masuk truk sampah, menyiram, memadatkan, dan mengawasi pengelolaan sampah. Pihaknya juga melaporkan mendapatkan bantuan 1 unit eksavator dan 1 buldoser dari kementerian PUPR yang akan direalisasikan pada akhir tahun ini.

"Ini tidak bisa dibiarkan terus menerus berlangsung, kondisi ini mengakibatkan masalah lingkungan, munculnya berbagai masalah sosial serta menurunkan citra pariwisata Bali. Permasalahan yang sangat serius ini sampai ditangani pemerintah pusat bahkan masuk dalam agenda ratas yang dipimpin langsung oleh bapak presiden," ujar Koster.

Dia juga mengaku malu masalah sampah di Bali menjadi perhatian pemerintah pusat. Dia pun mengajak semua pihak, termasuk para anggota dewan yang hadir untuk ambil bagian mencari solusi permasalahan sampah ini.

"Masak kita nggak malu, masalah seperti ini nggak bisa diselesaikan sampai bapak presiden di Jakarta presiden turun tangan? Makasih sama bapak Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim yang telah serius memperhatikan masalah ini, harusnya kita berkali lipat mengurusi masalahnya karena ini dari kita dan kita yang mempunyai dampaknya di sini," paparnya.

Koster juga menyampaikan saat ini pemprov juga tengah merancang skema solusi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pengelolaan sampah. Tak lupa, saat ini juga tengah dilakukan finalisasi studi kelayakan yang dilakukan badan usaha milik Kementerian Keuangan.

"Saat ini sedang dilakukan finalisasi studi kelayakan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, badan usaha milik Kementerian Keuangan," terang ketua DPD PDI Bali itu. (ams/aan)