detikNews
Jumat 08 November 2019, 18:00 WIB

Demo di Depan Balai Kota, Massa Protes Transparansi Anggaran-IMB Reklamasi

Eva Safitri - detikNews
Demo di Depan Balai Kota, Massa Protes Transparansi Anggaran-IMB Reklamasi Foto: Demo di Depan Balai Kota (Eva/detikcom)
Jakarta - Puluhan orang yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara (PRB) melakukan aksi di depan kantor Balai Kota siang ini. Mereka meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mundur dari jabatannya.

Pantauan detikcom aksi itu masih berlangsung pukul 16.40 WIB. Aksi dilakukan depan Balai Kota, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sejumlah orang tampak bernyanyi sambil orator menyampaikan orasinya. Aparat keamanan pun siaga berjaga di depan pagar Balai Kota.
Demo di Depan Balai Kota, Massa Protes Tranparansi Anggaran-IMB ReklamasiFoto: Demo di Depan Balai Kota (Eva/detikcom)

Permintaan mundurnya Anies itu bukan tanpa alasan, Koordinator PRN Marlin Bato menilai Anies gagal memimpin DKI selama dua tahun ini. Dia menyebut tidak ada kemajuan yang terlihat selama kepemimpinannya.

"Kita datang hari ini sebetulnya demo awal, ke depan kita akan adakan lebih besar lagi. Kami berharap kalau pemerintah ini gagal kami akan melakukan aksi besar-besaran supaya beliau mundur," ujarnya Marlin saat ditemui, di Jumat (8/11/2019).


"Karena ini sudah berjalan dua tahun kami melihat belum ada kemajuan signifikan. Soal DKI penyerapan anggaran begitu besar tapi pembangunan tidak pernah ada," lanjutnya.

Ditambah lagi saat ini adanya masalah terkait anggaran Pemprov DKI yang dinilai tidak masuk akal. Marlin menyebut beberapa anggaran yang dinila janggal di antaranya adalah lem aibon Rp 127 miliar, ballpoint Rp 123,8 miliar, komputer Rp 121,2 miliar, antivirus Rp 12,9 miliar, dan influencer Rp 5 miliar.

"Pokoknya kami datang kesini supaya anggaran ini dibuka dan lebih transparan, selain itu juga kita berharap DPRD perlu ada koreksi besar-besaran, karena kalau di totalkan anggaran bocor ini bisa mencapai triliunan. Kalau itu diloloskan itu berapa banyak Pemprov DKI pesta pora dengan anggaran seperti itu, dan ini menurut kami anggaran yang nggak masuk akal," katanya.




Selain itu, mereka juga mempermasalahkan penertiban pulau reklamasi. Marlin menyebut Anies menyalahi regulasi dalam penertiban IMB pulau D. Di mana seharusnya Anies menggunakan pergub 206 tahun 2016 tapi malah menggunakan perda lama yakni No. 1 tahun 2014.

"Kami menduga ada indikasi bahwa penerbitan IMB pulau D bukan berdasarkan pergub 206 tahun 2016 melainkan berdasarkan perda No. 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Artinya, jika merujuk perda No. 1 Tahun 2014 ini, maka perda zonasi pulau tidak diperlukan lagi. Dan rujukan perda ini berpotensi hilangnya kontribusi tambahan berupa kompensasi 15%," katanya.
Demo di Depan Balai Kota, Massa Protes Tranparansi Anggaran-IMB ReklamasiFoto: Koordinator PRN Marlin Bato (Eva/detikcom)

"Fakta-fakta ini menunjukan bahwa Gubenur Anies terindikasi memanipulasi regulasi dan kebijakan untuk menipu warga Jakarta yang mengakibatkan kerugian kompensasi 15 %," lanjut Marlin.



Dia berharap Anies dapat memperbaiki apa yang menjadi persoalannya. Lalu meminta DPRD untuk mengoreksi ulang anggaran KUA PPAS dan membukanya kepada publik.

"Kita berharap sisanya 15 persen itu dikembalikan, kedua soal KUA PPAS, ini dikoreksi secara besar besaran dan dibuka publik secara transparan," katanya.
(eva/fdu)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com